FGD Penataan Kelembagaan Pemkab Polman: Menyelaraskan Struktur Organisasi dengan Kebijakan Nasional dan Kapasitas Daerah
13 Jun 2025 BERITA
Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menggelar Focus Group
Discussion (FGD) dalam rangka pembahasan Naskah Akademik dan draft Rancangan
Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah.
Kegiatan ini dihadiri oleh para Asisten, Kepala Perangkat Daerah serta sejumlah undangan, bertempat di Ruang Rapat Badan Keuangan Kabupaten Polewali
Mandar, Jumat (13/6/2025).
FGD ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 25
Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah
dalam rangka mendukung reformasi birokrasi nasional. FGD menghadirkan Tim
Kajian Kelembagaan dari Politeknik STIA LAN Makassar sebagai mitra akademik
yang mendampingi proses penyusunan naskah akademik dan perumusan Ranperda.
Plt. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Polewali
Mandar, I Nengah Tri Sumadana, AP, M.Si, menyampaikan bahwa penataan
kelembagaan dilakukan dengan memperhatikan pemetaan intensitas urusan dan
fungsi pemerintahan. Ia berharap proses ini menghasilkan perangkat daerah yang
tepat ukuran, tepat fungsi, dan tepat proses sesuai dengan prinsip kelembagaan
yang efisien dan adaptif terhadap perubahan.
“Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menyelenggarakan FGD
dengan Tim Kajian Kelembagaan dari Politeknik LAN Makassar, untuk mencermati
pemetaan intensitas urusan pemerintahan dan fungsi pemerintahan. Harapannya,
kita dapat menghasilkan perangkat daerah yang tepat ukuran, fungsi, dan proses
sebagai implementasi prinsip rightsizing kelembagaan. Berbagai aspek
diselaraskan, seperti RPJMD dan kemampuan fiskal daerah, demi menghasilkan
perangkat daerah yang kolaboratif, sinergis, serta mendukung proses bisnis yang
efisien dan efektif,” ujarnya.
Sementara itu, Dr. Muhammad Idris, M.Si selaku Dosen Politeknik
STIA LAN Makassar yang hadir sebagai narasumber, menjelaskan bahwa diskusi ini
merupakan bagian dari tahapan lanjutan dalam proses penataan kelembagaan. Ia menekankan pentingnya konsolidasi data dan
penyesuaian organisasi berdasarkan bobot urusan pemerintahan dan ketersediaan
sumber daya daerah.
“Diskusi lanjutan ini dilakukan untuk memastikan penataan
kelembagaan organisasi pemerintah daerah. Sesuai arahan Bupati, proses ini
perlu dipercepat dengan melibatkan berbagai pihak. Tim dari Poltek STIA LAN
telah berkoordinasi dengan Bagian Organisasi untuk melakukan pendataan baru dan
konsolidasi. Kami mencoba melihat data terbaru yang dimiliki Pemda berbasis
OPD, untuk menilai bobot dan pengelompokan urusan yang masuk dalam perubahan
organisasi. Penyusunan struktur organisasi dilakukan dengan mempertimbangkan
teori, data faktual, ketersediaan anggaran, dan tuntutan RPJMD yang kemudian
dimatangkan dalam FGD ini,” jelasnya.
Melalui FGD ini, diharapkan terbangun kesamaan persepsi
serta langkah strategis yang kuat dalam mewujudkan kelembagaan pemerintah
daerah yang responsif, terintegrasi, dan selaras dengan dinamika kebijakan
nasional dan kebutuhan masyarakat lokal.
Tim Warta Kominfo SP Polewali Mandar
Kegiatan Terbaru
Mudahkan Layananan Informasi Bidang Konstruksi, Dinas PUPR Polman Launching Ruang Si Pantau Bos...
Warta Kominfo SP Polman – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Polewali Mandar menyelenggarakan kegiatan aksi perubahan dengan tema “Ruang Si Pantau BOS (Ruang Sistem Pengawasan yang Tertata dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Berbasis Online Sistem)", berlangsung di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Polewali Mandar, Jum’at, 11 Juli 2025.Plt. Asisten II Bidang Perekenomian dan Pembangunan Kabupaten Polewali Mandar, H. Arifin Yambas, S.Sos., MM, merasa bersyukur karena bisa mengikuti dan atas terselenggaranya kegiatan ini. Ia berharap kepada Dinas PUPR agar tetap berkomunikasi ke pemerintah daerah bahwa inovasi ini sangat penting untuk dilanjutkan secara berkelanjutan, jangan sampai terhenti di Latpim saja, dan bisa diaplikasikan pada bidang konstruksi di Polewali Mandar.“Mudah-mudahan inovasi ini mendapatkan dukungan penuh dari stakeholder Dinas PU, kami dari pemerintah daerah akan juga terus mendukung sepenuhnya tentang keberlanjutan inovasi ini karena kegiatan ini sangat bagus sekali, mempercepat berbagai informasi dari jasa konstruksi di Polewali Mandar,” ungkapnya.Sementara itu, Husain Ismail, ST, M.AP, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Polewali Mandar, menjelaskan bahwa ke depan implementasi dari inovasi ini, masyarakat bisa terus update informasi yang ada. Layanan ini ke depannya bisa terus ditingkatkan kualitasnya dengan perluasan layanan.“Terkait dengan inovasi Ruang Si Pantau BOS, kami dari Dinas PUPR sangat mendukung karena inovasi ini dapat memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi-informasi atas penyelenggaraan rekonstruksi, khususnya di Kabupaten Polewali Mandar,” jelasnya.Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Bina Konstruksi Dinas PUPR Polewali Mandar, Heryani Tasman, S.T., M.S.P, menyampaikan bahwa kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator ini sudah berjalan selama 4 bulan.“Kami peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) angkatan 17 di Lembaga Administrasi Pemerintahan LAN Makassar, pada hari ini melakukan launching kegiatan inovasi terkait aksi perubahan kami, yaitu Ruang Si Pantau BOS. Kegiatan PKA ini sudah kami ikuti kurang lebih selama 4 bulan,” katanya.Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Balitbangren, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretaris Dinas PUPR, Kepala Bidang Bina Marga, Kepala Bidang Cipta Karya, Kepala Bidang Sumber Daya Air, Kepala Bidang Penataan Ruang, serta Dinas Kominfo SP Polewali Mandar. Tim Warta Kominfo SP Polewali Mandar...
Selengkapnya...
Bupati Polman Sampaikan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD...
Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Polewali Mandar, Kamis 10 Juli 2025. Rapat ini dihadiri oleh unsur pimpinan dan anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta para kepala OPD.Dalam sambutannya, Bupati Polewali Mandar, H. Samsul Mahmud, menjelaskan bahwa penyampaian dokumen ini merupakan bagian dari akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab.Bupati Polewali Mandar menjelaskan bahwa dokumen pertanggungjawaban tersebut mencakup beberapa laporan keuangan utama, yaitu: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan.“Secara umum, kinerja pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 menunjukkan hasil yang cukup signifikan, baik dari sisi pendapatan maupun belanja daerah," ungkap Bupati. Adapun rincian realisasi pendapatan daerah tahun 2024, yakni: Total Pendapatan Daerah dianggarkan sebesar Rp1,627 triliun lebih, dengan realisasi sebesar Rp1,567 triliun lebih atau 96,34 persen. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggarkan Rp246,1 miliar, dengan realisasi Rp230,3 miliar atau 93,59 persen. Pendapatan Transfer dianggarkan Rp1,320 triliun, realisasi Rp1,302 triliun atau 98,67 persen. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dianggarkan Rp61,1 miliar, dengan realisasi Rp34,8 miliar atau 56,96 persen.Sementara itu, Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp1,639 triliun dan direalisasikan sebesar Rp1,572 triliun atau 95,92 persen. Untuk pembiayaan penerimaan, dianggarkan sebesar Rp12,2 miliar dengan realisasi yang hampir sama. Sedangkan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp7,3 miliar lebih.Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan bahwa telah tercapai kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.RPJMD ini telah disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan diselaraskan dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2029. Dokumen ini memuat visi pembangunan Polewali Mandar yang Sehat, Cerdas dan Maju Berlandaskan Nilai-Nilai Agama, Budaya, dan Berwawasan Lingkungan.Rapat paripurna ini menjadi bagian penting dalam siklus penganggaran daerah dan menjadi ruang evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah berjalan sepanjang tahun anggaran 2024. Tim Warta Kominfo SP Polewali mandar...
Selengkapnya...
Badan Keuangan dan Dinas Kesehatan Polewali Mandar Gelar Workshop PIP DAU SG Bidang Kesehatan...
Warta Kominfo SP Polewali Mandar - Badan Keuangan Kabupaten Polman bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar, menggelar Workshop Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Alokasi Umum Spesial Grant (PIP DAU SG), Khusus pada Bidang Kesehatan di Ruang Pola Kantor Bupati Polman, Selasa (8/7/2025). Workshop ini dihadiri oleh Tenaga Ahli Wilayah Timur DJPK Kementerian Keuangan, Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Sekretaris Badan Keuangan, Sekretaris Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas se-Kabupaten Polman serta para Kader Posyandu.Workshop ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan Dana Alokasi Umum Spesial Grant (DAU SG) di bidang kesehatan, yang merupakan langkah penting dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Polman dan menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.Dalam workshop ini, peserta membahas dan menyamakan persepsi tentang pemanfaatan DAU SG di bidang kesehatan, serta berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam penggunaan dana tersebut. Agenda workshop meliputi pemanfaatan DAU SG di bidang kesehatan, sharing pengalaman dan best practice, serta sinkronisasi program kesehatan dengan pemerintah pusat."Pertama mungkin, kita menginginkan bahwa pemanfaatan DAU SG ini khusus di Bidang Kesehatan, harapannya adalah terjadi peningkatan cakupan layanan dalam bidang SPM terutama dalam pelayanan imunisasi lengkap, permasalahan gizi, stunting kita bisa tingkatkan di Kabupaten Polman. Jadi harapannya tidak sampai disini, tetapi ada tindak lanjut meningkatkan sampai pada bidang kesehatan itu berkesinambungan terus menerus. Jadi Pemda harapannya bagaimana mengawal ini, sampai pada output akhirnya. Agar cakupannya bisa lebih bagus dari tahun sebelumnya," kata Tenaga Ahli Wilayah Timur DJPK Kementerian Keuangan, Andi Irfanji, S.KM., M.Kes.Dengan adanya workshop ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Polman dan membantu mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Pemkab Polman sendiri telah menunjukkan komitmen untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di daerah, seperti melalui kerja sama dengan pihak lain untuk mengoptimalkan akses pelayanan kesehatan."Terkait kegiatan kita pada hari ini, kami berterimakasih kepada Badan Keuangan dan Dinas Kesehatan bisa memfasilitasi, mendatangkan Tenaga Ahli Kementerian Keuangan terkait penggunaan Dana Alokasi Umum Spesial Grant dan kita sangat bersyukur karena tenaga ahli ini akan membawa hasil diskusi yang mana, yang selama ini masih banyak hal menyangkut pelayanan dasar yang belum tersentuh termasuk beberapa kegiatan imunisasi, yang berkaitan dengan stunting, tapi hasil diskusi yang telah disampaikan oleh teman-teman di Puskesmas selaku pelaksana kegiatan di lapangan mereka banyak melihat kekurangan, akhirnya disampaikan dalam diskusi, nanti akan membawa ke kementerian. Mudah-mudahan dengan kekurangan selama ini, ada tambahan perluasan kegiatan," jelas Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan, H. Arifin Yambas, S.Sos., MM. Tim Warta Kominfo SP Polewali Mandar...
Selengkapnya...
Audiensi Workshop PIP DAU SG Bahas Perbaikan Layanan Kesehatan Daerah...
Rapat Audiensi Workshop Pengelolaan Infrastruktur Publik (PIP) Dana Alokasi Umum Specific Grant (DAU SG) terlaksana di Ruang Pola Kantor Bupati Polewali Mandar, Senin (7/7/2025). Workshop ini diikuti oleh sejumlah perangkat daerah dan pemangku kepentingan, antara lain Dinas Kesehatan, DP2KBP3A, Balitbangren, Badan Keuangan, RSUD Wonomulyo, serta para kepala puskesmas se-Kabupaten Polewali Mandar. Program PIP DAU SG khusus bidang kesehatan diarahkan untuk mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan peningkatan indeks kesehatan di daerah.Dalam sambutannya, Wakil Bupati Polewali Mandar, Hj. Andi Nursami Masdar, menyampaikan bahwa SPM adalah urusan wajib pemerintahan daerah yang harus dipenuhi. Hal ini selaras dengan visi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, yakni "Polman Sehat". Maka seluruh Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan di bidang kesehatan dituntut aktif berada di garda terdepan untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat.“Standar Pelayanan Minimal adalah kebutuhan wajib pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, disebutkan bahwa DAU yang ditentukan penggunaannya dialokasikan untuk sektor kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan umum,” katanya.Dalam kesempatan tersebut juga dipaparkan kondisi keuangan daerah yang masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Dari total APBD, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sebesar Rp 240 miliar atau sekitar 15 persen, sedangkan dana transfer mencapai Rp 1,3 triliun, menyumbang 80 persen dari pendapatan daerah.Sekretaris Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar, Gazali, S.STP., M.Ec.Dev, menyampaikan bahwa Polewali Mandar telah ditunjuk oleh Kementerian Keuangan sebagai salah satu daerah pilot project pendampingan perencanaan DAU SG di sektor kesehatan. Melalui program ini, tenaga ahli dari pusat akan mendampingi daerah dalam menyusun perencanaan yang efektif, guna meningkatkan capaian SPM.“Untuk tahun 2024, capaian SPM bidang kesehatan kita sudah mencapai angka 80. Ini sudah masuk kategori Tuntas Madya. Namun kita tetap perlu kerja keras dan perencanaan yang matang agar bisa mengejar ketertinggalan dari daerah lain,” jelasnya.Workshop ini menjadi langkah awal untuk menyatukan persepsi dan memperkuat kolaborasi antar instansi, demi mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih maksimal dan merata di seluruh wilayah Polewali Mandar. Tim Warta Kominfo SP Polewali Mandar...
Selengkapnya...