Pemkab Polman Perkuat Tata Kelola Pemerintahan melalui Internalisasi MCSP
05 Jun 2025 BERITA
Warta Kominfo SP Polewali Mandar -
Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Pemkab Polman) melalui Tim Monitoring
Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) melaksanakan rapat internalisasi
pencegahan tindak pidana korupsi di daerah. Kegiatan ini berlangsung di Aula
Sipamandaq, Selasa (3/6/2025).
Rapat ini dihadiri oleh para pejabat
penting, termasuk Para Asisten, Inspektur, dan para Kepala
Perangkat Daerah yang terkait dengan 8 Area MCSP. Tujuan dari internalisasi ini
adalah untuk melakukan penguatan dan pemetaan delapan area MCSP KPK RI tahun
2025. Penguatan MCSP ini sebagai upaya strategis Pemkab dalam menjabarkan Misi
Pertama pada Ranwal RPJMD 2025-2030, yaitu Mewujudkan tata kelola Pemerintahan
yang baik dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme.
Langkah ini merupakan bagian dari
pendekatan baru yang diterapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik
Indonesia dalam mengevaluasi dan menilai upaya pemerintah daerah dalam mencegah
korupsi. Melalui internalisasi MCSP ini, diharapkan Pemkab Polman dapat lebih
efektif dalam penerapan strategi pada 8 area tata kelola pemerintahan yang
sekaligus menjadi titik rawan potensi korupsi sehingga diharapkan semakin meningkatkan
akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Melalui internalisasi MCSP, Pemkab Polman
Optimis dan berkomitmen untuk terus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan
terhadap peraturan serta etika dalam menjalankan roda pemerintahan. Dengan
demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan pemerintahan yang bersih dan bebas
dari korupsi.
"Sehingga kami berfikir dari Inspektorat, harus kita segera bentuk tim dan sengaja kami melibatkan asisten
untuk menjadi ketua, karena kalau kita melihat 8 area, semua ranah paling
banyak asisten 3, sehingga dengan tim yang dibentuk kami optimis untuk meraih
perolehan lebih tinggi dari yang lalu, yang penting tim saling berkolaborasi,
dan bisa saling mengingatkan apa yang harus segera dipenuhi," kata Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, H. Arifin Yambas, S.Sos., MM.
" Hari ini kita dengan beberapa OPD
untuk percepatan MCP kita dan ada beberapa area tadi sudah didiskusikan dan
kita memberikan target kepada OPD untuk bisa menyelesaikan, kalaupun ada
kendala, kami dari semua asisten siap mensupport dan akan ditindaklanjuti
dengan dialog tematik dengan tema mengambil penyelesaian MCP kita," imbuh Asisten
Pemerintahan dan Kesra, Dr. Agusnia Hasan Sulur, SP, M.Si.
" Hari ini Pemerintah Kabupaten Polman
melalui tim MCSP 2025 melakukan rapat internalisasi dengan maksud untuk
melakukan penguatan, pemetaan 8 area MCSP 2025 sasaran aspek dan indikator yang
dipetakan akan dicapai pada penjaminan kualitas tahap 1, tahap 2 dan tahap 3.
Alhamdulillah progres untuk tahap 1 diakhir Juni 2025, mudah-mudahan bisa
terpenuhi dengan baik sehingga MCSP Kabupaten Polman bisa mengalami perbaikan dari
tahun lalu. MCSP 2025 itu merupakan pendekatan baru dari KPK dalam
mengevaluasi, menilai, upaya pemerintah daerah dalam pencegahan korupsi di
daerah. Terdapat 2 komponen, yaitu MCP itu sendiri, monitoring, controlling dan
yang kedua survei penilaian integritas. MCSP ini pencegahan dari korupsi,
sesuai dengan misi pertama RPJMD Kabupaten Polman yaitu mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme,” jelas Plt.
Asisten Administrasi Umum, I Nengah Tri Sumadana, AP, M.Si.
Tim Warta Kominfo SP Polewali Mandar
Kegiatan Terbaru
Wakil Bupati Polman Menghadiri Launching Program Bantuan Internet Zero Blankspot untuk Sulbar Cerdas dan Berdaya...
Warta Kominfo SP Polewali Mandar- Wakil Bupati Polewali Mandar (Polman), Hj. Andi Nursami Masdar, menghadiri Launching Program Bantuan Internet Zero Blankspot untuk Sulawesi Barat Cerdas dan Berdaya. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Desa Ihing Kecamatan Bulo yang dihadiri oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Nezar Patria dan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, secara virtual, Senin (16/6/2025).Turut hadir Kepala Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Polman, Anggota DPRD Provinsi, Camat Bulo, Kepala Desa Ihing serta Masyarakat Setempat. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati mengatakan bahwa tahun ini tedapat 15 titik yang mendapat bantuan dari Pemerintah Provinsi di Kabupaten Polman. "Hari ini kami menghadiri launching dari layanan internet yang dimana adalah bantuan dari Provinsi Sulbar, tahun ini ada 15 titik yang dibantu dan insyaallah tahun depan akan bertambah lagi, karena seperti yang kita ketahui bahwa Polman memiliki 144 desa dan masih ada 33 desa yang belum memadai internetnya. Tadi kami sudah menyampaikan ke Gubernur dan insyaallah Wamen Kominfo tahun depan internet untuk desa-desa yang ada di Polman yang belum mendapatkan jaringan akan dibantu oleh Provinsi Sulbar maupun pusat juga ikut berkontribusi untuk hal tersebut, insyaallah akan tercapai sebelum masa akhir Gubernur, kami sangat yakin itu akan terlaksana," jelas Wakil Bupati.Sementara itu, Jalaluddin, perwakilan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat dari Dapil Polman, mengapresiasi bantuan internet yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sulbar kepada Kabupaten Polman. Ia berharap agar Pemerintah Provinsi Sulbar dapat terus berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan akses internet di desa-desa, terutama di wilayah Polman. "Saya selaku perwakilan Anggota DPR Provinsi Sulbar, mewakili Dapil Polman, khusus untuk Dapil 1, jadi kami atas nama mengucapkan kepada Bapak Gubernur Provinsi Sulbar atas bantuan internet yang ada di Kabupaten Polman, kalau tidak salah ada 15 titik. Jadi ini apresiasi yang tak terhingga, mudah-mudahan ke depan, desa khususnya di Polman perlu sentuhan, peningkatan akses internet. Jadi itu mungkin harapan saya kepada Pemerintah Provinsi Sulbar, mudah-mudahan bisa berkolaborasi, bukan hanya pemerintah pusat, tetapi bisa berkolaborasi antara pemerintah kabupaten, agar akses untuk pemenuhan internet bisa lebih banyak," kata Jalaluddin. Tim Warta Kominfo SP Polewali Mandar...
Selengkapnya...
TP PKK dan DWP Polman Dorong Perempuan Peduli Kesehatan Lewat Edukasi Kanker...
Setelah dikukuhkannya susunan pengurus baru, Tim Penggerak PKK Kabupaten Polewali Mandar bersama Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Polewali Mandar menggelar Pertemuan Bulanan bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati Polewali Mandar, Senin (16/6/2025).Pertemuan ini dipimpin oleh Ny. Indrayanah Mahmud, Ketua TP PKK Kabupaten Polewali Mandar sekaligus Penasehat DWP Kabupaten, serta Ny. Muhasbih Saefudin, Istri Penjabat Sekretaris Daerah yang juga menjabat sebagai Penjabat Ketua DWP Kabupaten Polewali Mandar.Mengangkat informasi penting seputar kesehatan perempuan, pertemuan kali ini diisi dengan edukasi kesehatan tentang kanker payudara dan kanker serviks, yang dipandu oleh dr. Hj. Emi Purnama Natsir, Ketua DWP Diskominfo SP Polewali Mandar, dengan menghadirkan narasumber ahli, dr. Faisal Lukman Bawanong, M.Kes., Sp.B (Onkologi) dari RSUD Provinsi Sulawesi Barat.Dalam sambutannya, Ny. Indrayanah Mahmud menyampaikan pentingnya peran PKK dan DWP dalam menyebarluaskan pola hidup sehat di masyarakat.“Kanker merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi. Oleh karena itu, pemahaman mengenai pencegahan dan deteksi dini sangat penting. Kehadiran narasumber spesialis dalam forum ini memberikan informasi berharga untuk perencanaan hidup sehat. Saya ucapkan terima kasih atas semua partisipasi yang telah mendukung kegiatan ini,” ujarnya.Pertemuan ini menjadi momentum bagi jajaran TP PKK dan DWP untuk terus bergerak aktif, tidak hanya dalam pembangunan sosial kemasyarakatan, tetapi juga sebagai agen perubahan dalam mewujudkan masyarakat yang sadar akan pentingnya kesehatan dan pencegahan penyakit. Tim Warta Kominfo SP Polewali Mandar...
Selengkapnya...
Festival Penyu Mampie 2025: Harapan Baru dari Pesisir...
Momentum Hari Penyu Sedunia yang jatuh pada 16 Juni, Festival Penyu Mampie 2025 sukses digelar selama tiga hari, mulai 13 sampai dengan 15 Juni 2025 di Pantai Mampie, Desa Galeso, Kecamatan Wonomulyo. Acara ini berlangsung meriah dengan menghadirkan berbagai kegiatan edukatif dan kompetitif yang bertujuan untuk kampanye pelestarian penyu, mengusung tema “Penyu Pulang, Harapan Datang”.Festival yang diselenggarakan oleh Komunitas Sahabat Penyu Mampie ini turut dihadiri oleh Bupati Polewali Mandar, H. Samsul Mahmud, serta didukung oleh berbagai komunitas, pegiat lingkungan, dan masyarakat pesisir. Turut hadir di kesempatan ini dari Kementerian Kehutanan RI, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar, DPRD, dan undangan lainnya serta wisatawan mancanegara.Muhammad Yusri, Ketua Komunitas Sahabat Penyu Mampie menyampaikan bahwa festival ini bukan sekedar perayaan, melainkan ajang kampanye lingkungan.“Festival Penyu ini adalah kampanye pelestarian penyu agar masyarakat pesisir tidak lagi berburu penyu atau mengambil telurnya. Dengan lomba-lomba seperti balap perahu nelayan tradisional hingga lomba mewarnai bagi anak-anak, kami ingin mengedukasi masyarakat bahwa konservasi bisa menyenangkan dan berdampak luas,” ujarnya.Lebih lanjut, Ia menambahkan bahwa meski digelar secara swadaya, kehadiran pemerintah daerah menjadi dukungan penting dalam memperkuat pesan dan dampak acara ini.Dalam sambutannya, Bupati H. Samsul Mahmud mengapresiasi kegiatan ini sebagai solusi kreatif terhadap persoalan lingkungan.“Festival Penyu memberikan manfaat bukan hanya untuk lingkungan, tapi juga berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat dan komunitas sekitar,” sambutnya.Sejak pertama kali diadakan tahun 2018, Festival Penyu Mampie telah menjadi event tahunan yang memadukan aspek pelestarian alam dengan kegiatan partisipatif masyarakat. Beberapa kegiatan yang rutin digelar, antara lain penanaman pohon mangrove, pelepasan tukik (anak penyu), lomba perahu nelayan tradisional, kemah konservasi, serta edukasi lingkungan bagi anak-anak.Dengan semangat kolaboratif antara komunitas, masyarakat, dan pemerintah, Festival Penyu Mampie 2025 kembali menegaskan pentingnya menjaga ekosistem laut demi masa depan yang berkelanjutan. Tim Warta Kominfo SP Polewali Mandar...
Selengkapnya...
FGD Penataan Kelembagaan Pemkab Polman: Menyelaraskan Struktur Organisasi dengan Kebijakan Nasional dan Kapasitas Daerah...
Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka pembahasan Naskah Akademik dan draft Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah. Kegiatan ini dihadiri oleh para Asisten, Kepala Perangkat Daerah serta sejumlah undangan, bertempat di Ruang Rapat Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar, Jumat (13/6/2025). FGD ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah dalam rangka mendukung reformasi birokrasi nasional. FGD menghadirkan Tim Kajian Kelembagaan dari Politeknik STIA LAN Makassar sebagai mitra akademik yang mendampingi proses penyusunan naskah akademik dan perumusan Ranperda. Plt. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Polewali Mandar, I Nengah Tri Sumadana, AP, M.Si, menyampaikan bahwa penataan kelembagaan dilakukan dengan memperhatikan pemetaan intensitas urusan dan fungsi pemerintahan. Ia berharap proses ini menghasilkan perangkat daerah yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan tepat proses sesuai dengan prinsip kelembagaan yang efisien dan adaptif terhadap perubahan. “Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menyelenggarakan FGD dengan Tim Kajian Kelembagaan dari Politeknik LAN Makassar, untuk mencermati pemetaan intensitas urusan pemerintahan dan fungsi pemerintahan. Harapannya, kita dapat menghasilkan perangkat daerah yang tepat ukuran, fungsi, dan proses sebagai implementasi prinsip rightsizing kelembagaan. Berbagai aspek diselaraskan, seperti RPJMD dan kemampuan fiskal daerah, demi menghasilkan perangkat daerah yang kolaboratif, sinergis, serta mendukung proses bisnis yang efisien dan efektif,” ujarnya. Sementara itu, Dr. Muhammad Idris, M.Si selaku Dosen Politeknik STIA LAN Makassar yang hadir sebagai narasumber, menjelaskan bahwa diskusi ini merupakan bagian dari tahapan lanjutan dalam proses penataan kelembagaan. Ia menekankan pentingnya konsolidasi data dan penyesuaian organisasi berdasarkan bobot urusan pemerintahan dan ketersediaan sumber daya daerah. “Diskusi lanjutan ini dilakukan untuk memastikan penataan kelembagaan organisasi pemerintah daerah. Sesuai arahan Bupati, proses ini perlu dipercepat dengan melibatkan berbagai pihak. Tim dari Poltek STIA LAN telah berkoordinasi dengan Bagian Organisasi untuk melakukan pendataan baru dan konsolidasi. Kami mencoba melihat data terbaru yang dimiliki Pemda berbasis OPD, untuk menilai bobot dan pengelompokan urusan yang masuk dalam perubahan organisasi. Penyusunan struktur organisasi dilakukan dengan mempertimbangkan teori, data faktual, ketersediaan anggaran, dan tuntutan RPJMD yang kemudian dimatangkan dalam FGD ini,” jelasnya. Melalui FGD ini, diharapkan terbangun kesamaan persepsi serta langkah strategis yang kuat dalam mewujudkan kelembagaan pemerintah daerah yang responsif, terintegrasi, dan selaras dengan dinamika kebijakan nasional dan kebutuhan masyarakat lokal. Tim Warta Kominfo SP Polewali Mandar...
Selengkapnya...