Memastikan Aset Daerah Dikelola dengan Baik, Bupati Polman Lakukan Pengecekan Kendaraan Dinas
26 May 2025 BERITA
Warta Kominfo SP Polewali Mandar- Bupati
Polewali Mandar, H. Samsul Mahmud, melakukan pengecekan dan pengontrolan
pengelolaan aset Pemerintah Daerah yang difokuskan pada pengecekan fisik
kendaraan dinas. Agenda ini dilaksanakan di Halaman Kantor Bupati pada Senin (26/5/2025).
Pengecekan aset ini bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan
kesadaran dalam pengelolaan aset Pemerintah Daerah.
Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati
Polman, Ketua DPRD, Pj Sekda, Para Asisten, Para Staf Ahli, Pimpinan Perangkat Daerah,
dan Camat. Beberapa hal yang diperiksa dalam pengecekan kendaraan dinas
meliputi, Kondisi fisik kendaraan, Administrasi kendaraan, dan Pemeliharaan
rutin kendaraan.
Bupati Polman secara langsung melakukan
pengecekan dan pengontrolan aset kendaraan dinas untuk memastikan bahwa seluruh
aset dikelola dengan baik dan digunakan secara efektif. Dirinya berharap, agar
kondisi kendaraan tetap prima dan memenuhi persyaratan, termasuk administrasi
dan pajak.
"Ada beberapa catatan yang tentu ini
menjadi bagian daripada komitmen kita bersama, untuk aset daerah ini bisa
menjadi tanggung jawab kita, tadi pada saat pengecekan, saya lihat masih banyak
kendaraan yang belum dirawat dengan baik, ini menjadi catatan kita, yang kedua
masih banyak STNK yang belum bayar pajak, bagaimana kita mau memberikan
edukasi, ini juga menjadi temuan BPK dari tahun ke tahun, dan hari ini juga
menjadi bagian penting terutama pengamanan aset kita, kelancaran tugas dan
fungsi dan terus ada juga kendaraan yang
sudah sangat tua yang memang ini juga bisa menjadi perhatian kita," kata
Bupati.
Pengecekan kendaraan dinas secara rutin,
penting untuk menjaga kelancaran operasional pemerintahan dan memastikan aset
negara dikelola dengan baik. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendukung
kelancaran operasional pemerintahan dan memastikan pengelolaan aset kendaraan
dinas yang baik. Dengan kegiatan ini, diharapkan pengelolaan aset dapat lebih
efektif dan efisien dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan.
"Disampaikan sambutan oleh Bapak
Bupati, ada beberapa yang masih menyusul sehingga saya belum bisa menyampaikan
berapa jumlah total yang hadir, tapi tadi memang dicek tadi ada beberapa yang
rusak kondisinya sehingga itu akan kami rekap dan laporkan kepada Bupati.
Menunggak pajak itu banyak, kebanyakan para pimpinan di kecamatan karena adanya
kesulitan efisiensi anggaran dan tahapan, mekanisme keuangan belum selesai pada
saat BPA nya diperbaiki sehingga belum bisa melakukan pertanggung jawaban, kalau
untuk pajak semuanya diatur atau ditanggung oleh OPD masing-masing, kalau
sekretariat daerah bergabung di bagian umum. Tadi ini untuk mobil camat hampir
dari 14 yang hadir hanya 2 yang membayar pajak, selebihnya menunggak. Tujuan
ini yang jelas, arahan pimpinan sendiri, yang kedua ini melanjutkan fokus
pemeriksaan BPK, yang ketiga pak bupati melihat ada mobil kapangan tapi dapat
Avanza, ada mobil lama atau mobil tua, rencana beliau akan menata ulang atas
penggunaan kendaraan dinas," jelas Kepala Bidang Aset, Nur Fadilah Sayadi, S.IP.
Tim Warta Kominfo SP Polewali Mandar
Kegiatan Terbaru
Wakil Bupati Polman Menghadiri Launching Program Bantuan Internet Zero Blankspot untuk Sulbar Cerdas dan Berdaya...
Warta Kominfo SP Polewali Mandar- Wakil Bupati Polewali Mandar (Polman), Hj. Andi Nursami Masdar, menghadiri Launching Program Bantuan Internet Zero Blankspot untuk Sulawesi Barat Cerdas dan Berdaya. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Desa Ihing Kecamatan Bulo yang dihadiri oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Nezar Patria dan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, secara virtual, Senin (16/6/2025).Turut hadir Kepala Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Polman, Anggota DPRD Provinsi, Camat Bulo, Kepala Desa Ihing serta Masyarakat Setempat. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati mengatakan bahwa tahun ini tedapat 15 titik yang mendapat bantuan dari Pemerintah Provinsi di Kabupaten Polman. "Hari ini kami menghadiri launching dari layanan internet yang dimana adalah bantuan dari Provinsi Sulbar, tahun ini ada 15 titik yang dibantu dan insyaallah tahun depan akan bertambah lagi, karena seperti yang kita ketahui bahwa Polman memiliki 144 desa dan masih ada 33 desa yang belum memadai internetnya. Tadi kami sudah menyampaikan ke Gubernur dan insyaallah Wamen Kominfo tahun depan internet untuk desa-desa yang ada di Polman yang belum mendapatkan jaringan akan dibantu oleh Provinsi Sulbar maupun pusat juga ikut berkontribusi untuk hal tersebut, insyaallah akan tercapai sebelum masa akhir Gubernur, kami sangat yakin itu akan terlaksana," jelas Wakil Bupati.Sementara itu, Jalaluddin, perwakilan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat dari Dapil Polman, mengapresiasi bantuan internet yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sulbar kepada Kabupaten Polman. Ia berharap agar Pemerintah Provinsi Sulbar dapat terus berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan akses internet di desa-desa, terutama di wilayah Polman. "Saya selaku perwakilan Anggota DPR Provinsi Sulbar, mewakili Dapil Polman, khusus untuk Dapil 1, jadi kami atas nama mengucapkan kepada Bapak Gubernur Provinsi Sulbar atas bantuan internet yang ada di Kabupaten Polman, kalau tidak salah ada 15 titik. Jadi ini apresiasi yang tak terhingga, mudah-mudahan ke depan, desa khususnya di Polman perlu sentuhan, peningkatan akses internet. Jadi itu mungkin harapan saya kepada Pemerintah Provinsi Sulbar, mudah-mudahan bisa berkolaborasi, bukan hanya pemerintah pusat, tetapi bisa berkolaborasi antara pemerintah kabupaten, agar akses untuk pemenuhan internet bisa lebih banyak," kata Jalaluddin. Tim Warta Kominfo SP Polewali Mandar...
Selengkapnya...
TP PKK dan DWP Polman Dorong Perempuan Peduli Kesehatan Lewat Edukasi Kanker...
Setelah dikukuhkannya susunan pengurus baru, Tim Penggerak PKK Kabupaten Polewali Mandar bersama Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Polewali Mandar menggelar Pertemuan Bulanan bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati Polewali Mandar, Senin (16/6/2025).Pertemuan ini dipimpin oleh Ny. Indrayanah Mahmud, Ketua TP PKK Kabupaten Polewali Mandar sekaligus Penasehat DWP Kabupaten, serta Ny. Muhasbih Saefudin, Istri Penjabat Sekretaris Daerah yang juga menjabat sebagai Penjabat Ketua DWP Kabupaten Polewali Mandar.Mengangkat informasi penting seputar kesehatan perempuan, pertemuan kali ini diisi dengan edukasi kesehatan tentang kanker payudara dan kanker serviks, yang dipandu oleh dr. Hj. Emi Purnama Natsir, Ketua DWP Diskominfo SP Polewali Mandar, dengan menghadirkan narasumber ahli, dr. Faisal Lukman Bawanong, M.Kes., Sp.B (Onkologi) dari RSUD Provinsi Sulawesi Barat.Dalam sambutannya, Ny. Indrayanah Mahmud menyampaikan pentingnya peran PKK dan DWP dalam menyebarluaskan pola hidup sehat di masyarakat.“Kanker merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi. Oleh karena itu, pemahaman mengenai pencegahan dan deteksi dini sangat penting. Kehadiran narasumber spesialis dalam forum ini memberikan informasi berharga untuk perencanaan hidup sehat. Saya ucapkan terima kasih atas semua partisipasi yang telah mendukung kegiatan ini,” ujarnya.Pertemuan ini menjadi momentum bagi jajaran TP PKK dan DWP untuk terus bergerak aktif, tidak hanya dalam pembangunan sosial kemasyarakatan, tetapi juga sebagai agen perubahan dalam mewujudkan masyarakat yang sadar akan pentingnya kesehatan dan pencegahan penyakit. Tim Warta Kominfo SP Polewali Mandar...
Selengkapnya...
Festival Penyu Mampie 2025: Harapan Baru dari Pesisir...
Momentum Hari Penyu Sedunia yang jatuh pada 16 Juni, Festival Penyu Mampie 2025 sukses digelar selama tiga hari, mulai 13 sampai dengan 15 Juni 2025 di Pantai Mampie, Desa Galeso, Kecamatan Wonomulyo. Acara ini berlangsung meriah dengan menghadirkan berbagai kegiatan edukatif dan kompetitif yang bertujuan untuk kampanye pelestarian penyu, mengusung tema “Penyu Pulang, Harapan Datang”.Festival yang diselenggarakan oleh Komunitas Sahabat Penyu Mampie ini turut dihadiri oleh Bupati Polewali Mandar, H. Samsul Mahmud, serta didukung oleh berbagai komunitas, pegiat lingkungan, dan masyarakat pesisir. Turut hadir di kesempatan ini dari Kementerian Kehutanan RI, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar, DPRD, dan undangan lainnya serta wisatawan mancanegara.Muhammad Yusri, Ketua Komunitas Sahabat Penyu Mampie menyampaikan bahwa festival ini bukan sekedar perayaan, melainkan ajang kampanye lingkungan.“Festival Penyu ini adalah kampanye pelestarian penyu agar masyarakat pesisir tidak lagi berburu penyu atau mengambil telurnya. Dengan lomba-lomba seperti balap perahu nelayan tradisional hingga lomba mewarnai bagi anak-anak, kami ingin mengedukasi masyarakat bahwa konservasi bisa menyenangkan dan berdampak luas,” ujarnya.Lebih lanjut, Ia menambahkan bahwa meski digelar secara swadaya, kehadiran pemerintah daerah menjadi dukungan penting dalam memperkuat pesan dan dampak acara ini.Dalam sambutannya, Bupati H. Samsul Mahmud mengapresiasi kegiatan ini sebagai solusi kreatif terhadap persoalan lingkungan.“Festival Penyu memberikan manfaat bukan hanya untuk lingkungan, tapi juga berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat dan komunitas sekitar,” sambutnya.Sejak pertama kali diadakan tahun 2018, Festival Penyu Mampie telah menjadi event tahunan yang memadukan aspek pelestarian alam dengan kegiatan partisipatif masyarakat. Beberapa kegiatan yang rutin digelar, antara lain penanaman pohon mangrove, pelepasan tukik (anak penyu), lomba perahu nelayan tradisional, kemah konservasi, serta edukasi lingkungan bagi anak-anak.Dengan semangat kolaboratif antara komunitas, masyarakat, dan pemerintah, Festival Penyu Mampie 2025 kembali menegaskan pentingnya menjaga ekosistem laut demi masa depan yang berkelanjutan. Tim Warta Kominfo SP Polewali Mandar...
Selengkapnya...
FGD Penataan Kelembagaan Pemkab Polman: Menyelaraskan Struktur Organisasi dengan Kebijakan Nasional dan Kapasitas Daerah...
Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka pembahasan Naskah Akademik dan draft Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah. Kegiatan ini dihadiri oleh para Asisten, Kepala Perangkat Daerah serta sejumlah undangan, bertempat di Ruang Rapat Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar, Jumat (13/6/2025). FGD ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah dalam rangka mendukung reformasi birokrasi nasional. FGD menghadirkan Tim Kajian Kelembagaan dari Politeknik STIA LAN Makassar sebagai mitra akademik yang mendampingi proses penyusunan naskah akademik dan perumusan Ranperda. Plt. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Polewali Mandar, I Nengah Tri Sumadana, AP, M.Si, menyampaikan bahwa penataan kelembagaan dilakukan dengan memperhatikan pemetaan intensitas urusan dan fungsi pemerintahan. Ia berharap proses ini menghasilkan perangkat daerah yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan tepat proses sesuai dengan prinsip kelembagaan yang efisien dan adaptif terhadap perubahan. “Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menyelenggarakan FGD dengan Tim Kajian Kelembagaan dari Politeknik LAN Makassar, untuk mencermati pemetaan intensitas urusan pemerintahan dan fungsi pemerintahan. Harapannya, kita dapat menghasilkan perangkat daerah yang tepat ukuran, fungsi, dan proses sebagai implementasi prinsip rightsizing kelembagaan. Berbagai aspek diselaraskan, seperti RPJMD dan kemampuan fiskal daerah, demi menghasilkan perangkat daerah yang kolaboratif, sinergis, serta mendukung proses bisnis yang efisien dan efektif,” ujarnya. Sementara itu, Dr. Muhammad Idris, M.Si selaku Dosen Politeknik STIA LAN Makassar yang hadir sebagai narasumber, menjelaskan bahwa diskusi ini merupakan bagian dari tahapan lanjutan dalam proses penataan kelembagaan. Ia menekankan pentingnya konsolidasi data dan penyesuaian organisasi berdasarkan bobot urusan pemerintahan dan ketersediaan sumber daya daerah. “Diskusi lanjutan ini dilakukan untuk memastikan penataan kelembagaan organisasi pemerintah daerah. Sesuai arahan Bupati, proses ini perlu dipercepat dengan melibatkan berbagai pihak. Tim dari Poltek STIA LAN telah berkoordinasi dengan Bagian Organisasi untuk melakukan pendataan baru dan konsolidasi. Kami mencoba melihat data terbaru yang dimiliki Pemda berbasis OPD, untuk menilai bobot dan pengelompokan urusan yang masuk dalam perubahan organisasi. Penyusunan struktur organisasi dilakukan dengan mempertimbangkan teori, data faktual, ketersediaan anggaran, dan tuntutan RPJMD yang kemudian dimatangkan dalam FGD ini,” jelasnya. Melalui FGD ini, diharapkan terbangun kesamaan persepsi serta langkah strategis yang kuat dalam mewujudkan kelembagaan pemerintah daerah yang responsif, terintegrasi, dan selaras dengan dinamika kebijakan nasional dan kebutuhan masyarakat lokal. Tim Warta Kominfo SP Polewali Mandar...
Selengkapnya...