Kemenkumham Sulbar, laksanakan Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual Komunal
13 Jun 2024 KEGIATAN
Warta Kominfo SP Polewali Mandar- Dalam rangka Peningkatan dan Pemahaman terkait Layanan Kekayaan Intelektual, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat menggelar kegiatan Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual Komunal di Aula Hotel Sinar Mas, dengan mengusung tema "Peningkatan Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal yang Berpotensi Ekonomi sebagai Upaya Perlindungan Kekayaan Intelektual dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Sulawesi Barat.", Jumat, 7 Juni 2024.cc
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Rahendro Jati, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat, yang mewakili Kepala Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat. Turut hadir dalam acara ini Sekretaris Disdikbud Polewali Mandar, penggiat budaya, serta para undangan lainnya.
.jpg)
“ Hari ini kami hadir di Polewali Mandar untuk melakukan diseminasi terkait dengan kekayaan intelektual komunal, karena kami tau mandar sangat kaya dengan kekayaan intelektual, oleh karena itu, kanwil kementerian Hukum dan HAM siap untuk melakukan pendampingan dan dorongan, agar kemudian kekayaan intelektual ini bisa dicatatkan dalam database kekayaan intelektual komunal yang ada di direktorat jenderal kekayaan intelektual komunal di Jakarta, sehingga kami berharap kolaborasi menjadi sesuatu hal yang penting antara budayawan dengan Dinas terkait, sehingga yang akan melakukan pencatatan itu juga akan lebih banyak lagi. Intinya adalah dari masyarakat dan yang melindungi juga adalah masyarakat. Yang pertama, untuk KIK pendaftarannya gratis, syaratnya adalah melakukan pengisian diskripsi substansi ditambah dengan data dukung yang kuat, sehingga kemudian itu akan menjadi pendukung ketika akan melakukan verifikasi, termasuk juga harus ada rekomendasi dari dinas terkait dengan perlindungan kebudayaan, sehingga sebenarnya tidak mudah, yang penting niat melakukan pencatatan tersebut. Semua budayawan bisa melakukan pendafataran, pemangku adat tetapi yang paling penting, harus mendapatkan rekomendasi dari dinas kebudayaan setempat, sehingga diketahui oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan “ Jelasnya.
Acara ini dinilai sangat penting bagi para pemangku kepentingan di daerah Sulawesi Barat, karena bertujuan untuk meningkatkan aset kekayaan intelektual komunal di masing-masing daerah. Melalui pencatatan yang baik dan perlindungan kekayaan intelektual, diharapkan dapat mendukung pengembangan ekonomi masyarakat setempat.
.jpg)
“Penggiat-penggiat budaya untuk menginventarisir dan memajukan dengan persayaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dan semua harus bergiat mencari apa yang belum ada, kami dari penggiat kebudayaan sudah mengumpulkan beberapa data untuk diharapkan peserta yang ikut tadi ini, jadi kami harapkan satu dua bulan ini betul terwujud untuk kemajuan perlindungan budaya tradisional mandar” Kata Mukhlis.
Tim Warta Kominfo SP Polewali Mandar
Kegiatan Terbaru
Pemkab dan DPRD Polman Teguhkan Komitmen Antikorupsi di Rakor KPK RI...
Bupati Polewali Mandar, H. Samsul Mahmud bersama Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar mengikuti Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Wilayah Sulawesi Barat, Kamis, 7 Agustus 2025, bertempat di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Lantai 16, Gedung Merah Putih KPK RI, Jakarta. Rakor dilaksanakan sebagai upaya strategis penguatan sinergi dan supervisi pemberantasan korupsi di daerah dan sebagai implementasi Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 200 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertugas melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik, serta supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Rakor dibuka oleh Pimpinan KPK RI, Johanis Tanak sekaligus memberikan arahan untuk penguatan upaya pencegahan korupsi di daerah. Pada rakor tersebut, hadir pula Plt. Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Agung Yudha Widowo dan meminta para Kepala Daerah, DPRD bersama jajaran Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan penerapan Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) sebagai instrumen utama pencegahan korupsi di daerah. Rakor selanjutnya dilanjutkan dengan paparan upaya pencegahan korupsi dan diskusi oleh Gubernur-Ketua DPRD Provinsi serta seluruh Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten se-Sulawesi Barat. Diskusi dipandu oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI, Edi Suryanto Dalam rakor ini, H. Samsul Mahmud, Bupati Polewali Mandar, menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah bersama DPRD Kabupaten Polewali Mandar telah melakukan Penguatan Komitmen Pemerintahan Daerah dalam upaya Pencegahan Korupsi. Komitmen ini ditunjukkan dengan penetapan Misi “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Clean Government)” sebagai Misi Pertama RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029. Dari misi tersebut, telah ditetapkan sasaran strategis RPJMD yaitu Meningkatnya Kualitas Pencegahan Korupsi Kolusi dan Nepotisme dengan indikator Indeks MCSP / Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD. Rakor diakhiri dengan Penandatanganan Komitmen Bersama Antikorupsi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten se-Sulawesi Barat. Rakor Pemberantasan Korupsi ini juga dihadiri oleh plh. Sekretaris Daerah, plt. Asisten Administrasi Umum, Kepala Badan Keuangan, Sekretaris Inspektorat dan Admin MCSP....
Selengkapnya...
Diklat Paskibraka 2025 Polman Resmi Dimulai di Lapangan Pancasila...
Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik resmi membuka kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Paskibraka Tahun 2025 pada Rabu, 6 Agustus 2025, yang berlangsung di Lapangan Pancasila Kabupaten Polewali Mandar. Hadir dalam kegiatan ini Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, perwakilan Komandan Kodim 1402/Polman, Polres Polewali Mandar, serta Tim Pelatih Paskibraka. Pembukaan diklat ditandai dengan penyematan tanda peserta kepada calon anggota Paskibraka terpilih. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dr. Agusnia Hasan Sulur, SP, M.Si, menyampaikan bahwa para peserta merupakan pelajar terbaik hasil seleksi ketat dari seluruh sekolah di Polewali Mandar. "Diklat ini adalah titik awal membentuk ketangguhan mental, kedisiplinan, dan semangat nasionalisme. Paskibraka bukan hanya tugas seremonial, tetapi bagian dari pembinaan karakter generasi muda yang cinta tanah air," ujar Dr. Agusnia. Lebih lanjut, Dr. Agusnia mengajak seluruh peserta untuk mengikuti pelatihan dengan penuh semangat, menjaga kekompakan, dan mematuhi seluruh arahan pelatih sebagai bagian dari proses pembentukan diri menuju pengibaran bendera pada HUT ke-80 RI. Tim Warta Kominfo SP Polewali Mandar...
Selengkapnya...
Workshop Implementasi Program Pencegahan dan Penanganan Stunting, Kemiskinan Ekstrem Terpadu Kabupaten Polman...
Warta Kominfo SP Polewali Mandar - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar Workshop Evaluasi dan Persiapan Implementasi Penanganan dan Pencegahan Stunting, Kemiskinan Ekstrem Terpadu (PASTIPADU). Kegiatan berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Polman, Selasa, 5 Agustus 2025. Acara ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Bupati dan Wakil Bupati Polman, para Asisten, serta Pimpinan Perangkat Daerah.Workshop ini bertujuan untuk menyatukan persepsi dan strategi dalam mengatasi permasalahan stunting dan kemiskinan ekstream di Kabupaten Polman. Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S. Mengga, menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi dalam mendukung program pencegahan dan penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem. Beliau juga menekankan pentingnya evaluasi utama, munculnya stunting untuk menyusun strategi yang lebih efektif."Untuk mengatasi stunting dan kemiskinan ekstrem ini, Gubernur mengatakan saya akan mengangkat 100 anak stunting secara pribadi, saya dibebani 75 orang, mudah-mudahan bisa mencukupi apalagi ditambah dengan Bupati dan Wakil Bupati, Kepala Dinas, dan yang lain. Ini kemarin yang menjadi saran dari Gubernur, artinya apa program ini selesai kalau kita secara bersama bergotong royong menyelesaikan, tidak boleh hanya mengandalkan pada sumberdaya, APBD, karena itu laksanakan workshop ini dengan sebaik-baiknya, bikin perencanaan yang baik, evaluasi kembali sasaran kemiskinan serta tau persis penyebab utama munculnya stunting," kata Wakil Gubernur.Dalam sambutannya, hal senada disampaikan Bupati Polewali Mandar H. Samsul Mahmud. Dirinya menekankan pentingnya kerja kolaboratif lintas sektor dalam mengatasi permasalahan stunting dan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Polman."Stunting dan Kemiskinan ekstrem adalah 2 nasional yang sangat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat terutama generasi masa depan kita, Pemkab Polman menyadari sebelumnya bahwa 2 permasalahan ini membutuhkan kerja kolaboratif lintas sektor mulai dari level desa, kecamatan, hingga kabupaten dan provinsi. Oleh karena itu, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menyatukan persepsi, memfokuskan strategi serta implementasi program yang tepat sasaran," jelasnya.Dengan adanya workshop ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Polman dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas program pencegahan dan penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Polman." Perlu kami sampaikan, Alhamdulillah hari ini kita sudah melaksanakan Lokakarya, sebelumnya kita telah menyelesaikan stunting, jadi program ini adalah kelanjutan dari penanganan stunting terpadu tapi kita kembangkan menjadi isu kemiskinan. Program ini merupakan program yang menyasar dua masalah besar di Sulbar, kita berharap melalui program ini soal keterbatasan anggaran dan integrasi program selama ini bisa berjalan. Tahun ini berbasis lokus, 12 lokus seluruh kabupaten. Khusus tahun ini di Polman itu lokusnya ada dua yaitu Takatidung dan Lampoko dan selanjutnya tahun 2026 10 lokus, kita berharap serentak, kita berharap penurunan kemiskinan dan stunting bisa betul betul diturunkan," kata Kabid PPM Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Andi Almah Aliuddin. Tim Warta Kominfo SP Polewali Mandar...
Selengkapnya...
Apel Gabungan OPD Lingkup Pemkab Polman, Wakil Bupati Tekankan Kedisiplinan dan Kinerja...
Warta Kominfo SP Polewali Mandar - Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Pemkab Polman) dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Polman selaku pelaksana, menggelar apel gabungan OPD lingkup Pemkab Polman pada Senin, 4 Agustus 2025. Apel ini merupakan kegiatan rutin bulanan yang diadakan di awal bulan untuk meningkatkan kedisiplinan dan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Polman.Dalam wawancara setelah apel, Wakil Bupati Polewali Mandar Hj. Andi Nursami MP menyampaikan harapannya agar seluruh ASN tetap disiplin dan bekerja dengan baik untuk meningkatkan kinerja di Polman. "Assalamualaikum, pagi ini kita adakan apel bersama yang diadakan di lingkup Pemkab Polman dan ini diadakan sekali sebulan diawal bulan, tadi Alhamdulillah peserta apel banyak, mereka tetap disiplin, cuma tadi ada silaturahmi dengan eselon 3, saya hanya berharap kepada semua ASN lingkup Pemda, supaya tetap disiplin dan bekerja dengan baik, untuk bagaimana kita meningkatkan kinerja di Polman dan kedisiplinan ASN di Polman " ujarnya.Apel gabungan ini juga menjadi kesempatan bagi Wakil Bupati untuk melakukan silaturahmi dengan Eselon III, menunjukkan pentingnya komunikasi dan koordinasi antara pimpinan dan staf dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan kegiatan seperti ini, Pemkab Polman menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kedisiplinan dan kinerja ASN, yang diharapkan dapat berdampak positif pada pelayanan publik dan pembangunan daerah. Tim Warta Kominfo SP Polewali Mandar...
Selengkapnya...