Rakor Reforma Agraria 2024, Wujudkan Penataan Akses Kepemilikan Tanah
20 May 2024 KEGIATAN
Polewali, Warta Kominfo SP – H. Sukirman Saleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar membuka secara resmi Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Reforma Agraria Tahun 2024, sejalan dengan Kebijakan Reforma Agraria merupakan upaya untuk menata kembali hubungan antara masyarakat dengan tanah. Terselenggara Rabu, 08 Mei 2024 di Aula Balitbangren Polewali Mandar.
Rapat koordinasi penyelenggaraan agraria ini adalah tindak lanjut dari pembentukan tim gugus tugas performa agraria Kabupaten Polewali Mandar dari SK Bupati dan tujuannya untuk memberdayakan masyarakat yang basis pemberdayaannya adalah dari sertifikat tanah. Realisasi hasil kegiatan ini di masyarakat lebih dikenal dengan sebutan pemberdayaan aset masyarakat, yaitu setelah masyarakat mendapat hak kepemikilan pendataan tanah, asetnya bisa difungsikan untuk keberlanjutan usaha-usaha, seperti pertanian, perdagangan, serta usaha-usaha yang lain. Adapun usaha-usaha masyarakat dengan kearifan lokal yang ada diberdayakan, diangkat kembali, diusahakan agar sampai taraf nasional. Hasil-hasil kearifan lokal sebagai contoh minyak kelapa, kain sutera mandar, coklat macoa, kopi dan sebagainya. Pemerintah mendorong dari sumber masyarakat itu sendiri, baik dari sisi pemberian keahlian, pendampingan keahlian sampai pemasaran, sebagaimana instrukri Presiden untuk memberdayakan masyarakat.
Bambang Iriyanto Kepala Bidang Pengendalian Penanganan Sengketa Kanwil BPN Sulawesi Barat sekaligus Plh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar dalam wawancaranya menuturkan dari BPS sebagai pelaksana harian pelaksanaan kegiatan ini berpendapat bahwa sebisa mungkin mewujudkan Polewali Mandar semakin maju, termasuk dalam hal akses tanahnya.
“Harapannya adalah Polman melalui pemberdayaan ini, masyarakatnya bebas dari kemiskinan, berdaya dalam akses ekonomi, berdaya dalam akses tanah, dan lainnya. Jadi, ini adalah sumbangsih dari pertanahan mengenai pemberdayaan masyarakat. Dan kami berharap bisa mendata seluruh tanah yang ada di Polewali Mandar menjadi kabupaten lengkap, sehingga kami dapat melakukan program-program selanjutnya. Jadi, semakin banyak sertifikat yang kami berikan kepada masyarakat adalah semakin banyak memberikan dampak kepada Pemerintah Kabupaten penerimaan pajak dari daerah, dari tahun ke tahun meningkat.” Tuturnya
.jpg)
Adapun capaian kegiatan yang dilaksanakan, yaitu untuk memperoleh kesepemahaman dan kesepakatan bersama arah kebijakan dan penanganan Reforma Agraria serta penguatan kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria di tingkat Kabupaten Polewali Mandar.
Tim Warta Kominfo SP Polewali Mandar
Kegiatan Terbaru
Pemkab dan DPRD Polman Teguhkan Komitmen Antikorupsi di Rakor KPK RI...
Bupati Polewali Mandar, H. Samsul Mahmud bersama Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar mengikuti Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Wilayah Sulawesi Barat, Kamis, 7 Agustus 2025, bertempat di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Lantai 16, Gedung Merah Putih KPK RI, Jakarta. Rakor dilaksanakan sebagai upaya strategis penguatan sinergi dan supervisi pemberantasan korupsi di daerah dan sebagai implementasi Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 200 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertugas melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik, serta supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Rakor dibuka oleh Pimpinan KPK RI, Johanis Tanak sekaligus memberikan arahan untuk penguatan upaya pencegahan korupsi di daerah. Pada rakor tersebut, hadir pula Plt. Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Agung Yudha Widowo dan meminta para Kepala Daerah, DPRD bersama jajaran Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan penerapan Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) sebagai instrumen utama pencegahan korupsi di daerah. Rakor selanjutnya dilanjutkan dengan paparan upaya pencegahan korupsi dan diskusi oleh Gubernur-Ketua DPRD Provinsi serta seluruh Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten se-Sulawesi Barat. Diskusi dipandu oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI, Edi Suryanto Dalam rakor ini, H. Samsul Mahmud, Bupati Polewali Mandar, menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah bersama DPRD Kabupaten Polewali Mandar telah melakukan Penguatan Komitmen Pemerintahan Daerah dalam upaya Pencegahan Korupsi. Komitmen ini ditunjukkan dengan penetapan Misi “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Clean Government)” sebagai Misi Pertama RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029. Dari misi tersebut, telah ditetapkan sasaran strategis RPJMD yaitu Meningkatnya Kualitas Pencegahan Korupsi Kolusi dan Nepotisme dengan indikator Indeks MCSP / Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD. Rakor diakhiri dengan Penandatanganan Komitmen Bersama Antikorupsi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten se-Sulawesi Barat. Rakor Pemberantasan Korupsi ini juga dihadiri oleh plh. Sekretaris Daerah, plt. Asisten Administrasi Umum, Kepala Badan Keuangan, Sekretaris Inspektorat dan Admin MCSP....
Selengkapnya...
Diklat Paskibraka 2025 Polman Resmi Dimulai di Lapangan Pancasila...
Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik resmi membuka kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Paskibraka Tahun 2025 pada Rabu, 6 Agustus 2025, yang berlangsung di Lapangan Pancasila Kabupaten Polewali Mandar. Hadir dalam kegiatan ini Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, perwakilan Komandan Kodim 1402/Polman, Polres Polewali Mandar, serta Tim Pelatih Paskibraka. Pembukaan diklat ditandai dengan penyematan tanda peserta kepada calon anggota Paskibraka terpilih. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dr. Agusnia Hasan Sulur, SP, M.Si, menyampaikan bahwa para peserta merupakan pelajar terbaik hasil seleksi ketat dari seluruh sekolah di Polewali Mandar. "Diklat ini adalah titik awal membentuk ketangguhan mental, kedisiplinan, dan semangat nasionalisme. Paskibraka bukan hanya tugas seremonial, tetapi bagian dari pembinaan karakter generasi muda yang cinta tanah air," ujar Dr. Agusnia. Lebih lanjut, Dr. Agusnia mengajak seluruh peserta untuk mengikuti pelatihan dengan penuh semangat, menjaga kekompakan, dan mematuhi seluruh arahan pelatih sebagai bagian dari proses pembentukan diri menuju pengibaran bendera pada HUT ke-80 RI. Tim Warta Kominfo SP Polewali Mandar...
Selengkapnya...
Workshop Implementasi Program Pencegahan dan Penanganan Stunting, Kemiskinan Ekstrem Terpadu Kabupaten Polman...
Warta Kominfo SP Polewali Mandar - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar Workshop Evaluasi dan Persiapan Implementasi Penanganan dan Pencegahan Stunting, Kemiskinan Ekstrem Terpadu (PASTIPADU). Kegiatan berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Polman, Selasa, 5 Agustus 2025. Acara ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Bupati dan Wakil Bupati Polman, para Asisten, serta Pimpinan Perangkat Daerah.Workshop ini bertujuan untuk menyatukan persepsi dan strategi dalam mengatasi permasalahan stunting dan kemiskinan ekstream di Kabupaten Polman. Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S. Mengga, menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi dalam mendukung program pencegahan dan penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem. Beliau juga menekankan pentingnya evaluasi utama, munculnya stunting untuk menyusun strategi yang lebih efektif."Untuk mengatasi stunting dan kemiskinan ekstrem ini, Gubernur mengatakan saya akan mengangkat 100 anak stunting secara pribadi, saya dibebani 75 orang, mudah-mudahan bisa mencukupi apalagi ditambah dengan Bupati dan Wakil Bupati, Kepala Dinas, dan yang lain. Ini kemarin yang menjadi saran dari Gubernur, artinya apa program ini selesai kalau kita secara bersama bergotong royong menyelesaikan, tidak boleh hanya mengandalkan pada sumberdaya, APBD, karena itu laksanakan workshop ini dengan sebaik-baiknya, bikin perencanaan yang baik, evaluasi kembali sasaran kemiskinan serta tau persis penyebab utama munculnya stunting," kata Wakil Gubernur.Dalam sambutannya, hal senada disampaikan Bupati Polewali Mandar H. Samsul Mahmud. Dirinya menekankan pentingnya kerja kolaboratif lintas sektor dalam mengatasi permasalahan stunting dan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Polman."Stunting dan Kemiskinan ekstrem adalah 2 nasional yang sangat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat terutama generasi masa depan kita, Pemkab Polman menyadari sebelumnya bahwa 2 permasalahan ini membutuhkan kerja kolaboratif lintas sektor mulai dari level desa, kecamatan, hingga kabupaten dan provinsi. Oleh karena itu, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menyatukan persepsi, memfokuskan strategi serta implementasi program yang tepat sasaran," jelasnya.Dengan adanya workshop ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Polman dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas program pencegahan dan penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Polman." Perlu kami sampaikan, Alhamdulillah hari ini kita sudah melaksanakan Lokakarya, sebelumnya kita telah menyelesaikan stunting, jadi program ini adalah kelanjutan dari penanganan stunting terpadu tapi kita kembangkan menjadi isu kemiskinan. Program ini merupakan program yang menyasar dua masalah besar di Sulbar, kita berharap melalui program ini soal keterbatasan anggaran dan integrasi program selama ini bisa berjalan. Tahun ini berbasis lokus, 12 lokus seluruh kabupaten. Khusus tahun ini di Polman itu lokusnya ada dua yaitu Takatidung dan Lampoko dan selanjutnya tahun 2026 10 lokus, kita berharap serentak, kita berharap penurunan kemiskinan dan stunting bisa betul betul diturunkan," kata Kabid PPM Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Andi Almah Aliuddin. Tim Warta Kominfo SP Polewali Mandar...
Selengkapnya...
Apel Gabungan OPD Lingkup Pemkab Polman, Wakil Bupati Tekankan Kedisiplinan dan Kinerja...
Warta Kominfo SP Polewali Mandar - Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Pemkab Polman) dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Polman selaku pelaksana, menggelar apel gabungan OPD lingkup Pemkab Polman pada Senin, 4 Agustus 2025. Apel ini merupakan kegiatan rutin bulanan yang diadakan di awal bulan untuk meningkatkan kedisiplinan dan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Polman.Dalam wawancara setelah apel, Wakil Bupati Polewali Mandar Hj. Andi Nursami MP menyampaikan harapannya agar seluruh ASN tetap disiplin dan bekerja dengan baik untuk meningkatkan kinerja di Polman. "Assalamualaikum, pagi ini kita adakan apel bersama yang diadakan di lingkup Pemkab Polman dan ini diadakan sekali sebulan diawal bulan, tadi Alhamdulillah peserta apel banyak, mereka tetap disiplin, cuma tadi ada silaturahmi dengan eselon 3, saya hanya berharap kepada semua ASN lingkup Pemda, supaya tetap disiplin dan bekerja dengan baik, untuk bagaimana kita meningkatkan kinerja di Polman dan kedisiplinan ASN di Polman " ujarnya.Apel gabungan ini juga menjadi kesempatan bagi Wakil Bupati untuk melakukan silaturahmi dengan Eselon III, menunjukkan pentingnya komunikasi dan koordinasi antara pimpinan dan staf dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan kegiatan seperti ini, Pemkab Polman menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kedisiplinan dan kinerja ASN, yang diharapkan dapat berdampak positif pada pelayanan publik dan pembangunan daerah. Tim Warta Kominfo SP Polewali Mandar...
Selengkapnya...