Konsultasi Publik Pertama Penyusunan KLHS RPJPD Kabupaten Polewali Mandar 2025 2045
25 Apr 2024 KEGIATAN
Polewali, Warta Kominfo SP Polman- Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Polewali Mandar menggelar Konsultasi Publik Pertama
dalam rangka penyusunan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang akan menjadi bagian dari Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Polewali Mandar untuk
periode 2025-2045. Kegiatan ini merupakan bagian dari amanat yang tertera dalam
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup terlaksana di Ruang
Pola Kantor Bupati Polewali Mandar, Kamis, 24 April 2024.
Hadir dikesempatan ini Penjabat
Bupati Polewali Mandar Drs. Muhammad Borahima diwakili staf ahli bidang ekonomi dan keuangan, Serta
Kepala Balitbangreng, Kadis DLHK, serta
tenaga ahli penyusunan KLHS RPJPD Polewali Mandar. Tenaga Ahli UNHAS Makassar Doktor Roland A.
Barkey, turut serta juga para kepala perangkat daerah, Kepala BPS Polewali
Mandar, pimpinan perguruan tinggi , tokoh masyarakat, TP PKK, praktisi
lingkungan hidup serta undangan lainnya.
Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan Muhammad
Akbar menyampaikan, Kegiatan ini telah
memasuki tahap kelima dari sebelas tahapan yang direncanakan. Tahapan-tahapan
sebelumnya antara lain kick-off meeting, pembentukan tim penyusun KLHS,
identifikasi dan pengumpulan data, serta analisis data. KLHS RPJPD ini
direncanakan selesai pada bulan April 2024 dan akan segera diintegrasikan
dengan rancangan awal RPJPD Polewali Mandar 2025-2045 yang disusun Balitbangreng
untuk kemudian dikonsultasikan kepada
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Oleh karena itu, perlu adanya
perencanaan yang baik terkait tambahan lokasi pemukiman perumahan dengan
memperhatikan daya dukung lahan yang tersedia, guna mengantisipasi kemungkinan
permasalahan pada daya dukung pangan di masa mendatang.
Jumadil Tappawali Kepala DLHK
Kabupaten Polewali Mandar mengatakan, Salah satu fokus utama dari KLHS ini
adalah mengenai kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk
pembangunan.
“Konsultasi publik merupakan amnat
regulasi untuk daerah yang selesai RPJPD nya, terkait ini KLHS juga menjadi konsentrasi perhatian dari Pemerintah
pusat karena menjadi salah satu indikator
evaluasi kinerja pejabat Bupati, Progresanya kurang lebih 11 indikator. Saat
ini kita berada ditahapan kelima, setelah ini adalagi tahapan kedua. Untuk kali
ini hasil diskusi menjadi bahan tahapan
selanjutnya.” Sebutnya
Tenaga ahli yang terlibat dalam penyusunan KLHS RPJPD
ini berasal dari Universitas Hasanuddin Makassar yang telah memiliki pengalaman
dalam penyusunan dokumen perencanaan wilayah dan lingkungan hidup di tingkat
nasional, kawasan Timur Indonesia, dan khususnya di regional Sulawesi. Oleh Dr.
Roland A. Barkey selaku tenag ahli penyusunan KLHS menyampaikan , hal penting sebagai
berikut.
Melalui Konsultasi Publik pertama ini, diharapkan para peserta dapat memberikan
masukan yang konstruktif guna penyempurnaan dokumen KLHS RPJPD Polewali Mandar
tahun 2025-2045. Dokumen ini nantinya akan menjadi pedoman perencanaan yang
berwawasan lingkungan, untuk pembangunan yang dapat dinikmati oleh generasi
mendatang di Polewali Mandar.
Tim Warta Kominfo SP Polewali Mandar
Kegiatan Terbaru
Pemkab Polman Gelar Rapat Rightsizing Kelembagaan Pemda...
Warta Kominfo SP Polman - Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Pemkab Polman) menggelar rapat Rightsizing Kelembagaan Pemda, Rabu (30/4/2025), di Ruang Pola Kantor Bupati. Rapat ini bertujuan untuk menata ulang struktur dan kelembagaan Pemda guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik.Hadir dalam kesempatan ini Wakil Bupati Polman, Pj. Sekretaris Daerah, Para Asisten dan seluruh pejabat pimpinan perangkat daerah. Rapat ini membahas tentang penataan ulang struktur organisasi kelembagaan, yang melibatkan STIA LAN sebagai assessor dalam waktu dekat ini." Melalui rapat ini, diharapkan dukungan dan kerjasama untuk meningkatkan validasi data, informasi dan dokumen utamanya pada aspek faktor teknis dan terkait langsung dengan urusan pemerintah daerah dan fungsi fungsi pemerintahan, memberikan masukan bukan saja dari aspek penataan perangkat daerah, namun juga susunan organisasi perangkat daerah," kata Pj. Sekda Ahmad Saifuddin.Di kesempatan yang sama, Plt. Asisten Administrasi Umum I Nengah Tri Sumadana menyampaikan, melalui rapat yang telah dilaksanakan ini, diharapkan Pemda dapat menerapkan kelembagaan perangkat daerah yang menggunakan prinsip Rightsizing kelembagaan, sehingga dapat selaras dengan RPJMD tahun 2025-2030." Hari ini, seluruh pimpinan perangkat daerah melakukan proses validasi terhadap data variabel umum dan variabel teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan dan fungsi fungsi pemerintahan, sebagai dasar untuk menentukan besaran perangkat daerah. saat ini kita sedang mengajukan rancangan perda, perubahan susunan perangkat daerah Pemkab Polman. Sehingga dengan mendukung dan memastikan pembahasan berdasarkan data yang valid, maka kita melakukan kegiatan penajaman data variabel umum dan variabel teknis, fungsi pemerintahan dan fungsi penunjang lainnya. Harapannya, Pemda nanti dapat menerapkan kelembagaan perangkat daerah yang menggunakan prinsip rightsizing Kelembagaan yaitu kelembagaan yang tepat ukuran, tepat fungsi dan tepat proses sehingga bisa selaras dengan RPJMD Pemkab tahun 2025-2030," jelasnya. Tim Warta Kominfo SP Polewali Mandar...
Selengkapnya...
Pemkab Polman Raih Penghargaan Atas Kontribusi Penanganan Sampah di Lapas dalam Peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-61...
Dalam rangka tasyakuran Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-61, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Sulawesi Barat menggelar acara pemberian penghargaan kepada mitra-mitra berdampak yang berkontribusi terhadap lembaga pemasyarakatan, bertempat di Rutan Kelas IIB Mamuju, Senin 28 April 2025.Salah satu penerima penghargaan adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang dinilai telah memberikan dampak positif, khususnya dalam mendukung pengelolaan dan penanganan sampah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Polewali. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Provinsi Sulawesi Barat, Ramdani Boy, kepada Pj. Sekda Polewali Mandar, H. Ahmad Saifuddin.Kalapas Kelas IIB Polewali, Akhmad Widodo, Bc.IP., S.Sos, mengungkapkan bahwa penghargaan ini diberikan atas kemitraan dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Polewali Mandar dalam menangani sampah yang dihasilkan dari aktivitas harian 514 warga binaan. "Warga binaan mendapatkan makan tiga kali sehari, yang menghasilkan timbulan sampah sekitar satu ton per hari. Alhamdulillah, melalui pembinaan dan fasilitasi DLHK Polman terkait pemilahan sampah, kita sudah berhasil mengumpulkan sekitar 2,6 ton sampah ekonomis yang ditabung di bank sampah, setara dengan Rp 1,6 juta," jelasnya.Akhmad Widodo menambahkan, saat ini masih terdapat sekitar 55 persen sampah organik dan residu yang membutuhkan penanganan lebih lanjut untuk mencapai kondisi zero waste (nol sampah) di dalam lapas.Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar, Jumadil Tappawali, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menyatakan bahwa penghargaan ini menjadi pemacu semangat untuk terus mengedukasi warga binaan. "Kami terus mengedukasi narapidana dalam memilah sampah seperti botol, plastik, kertas, karton, dan kaleng untuk dijual kembali, terutama di tengah tantangan tertutupnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Polewali Mandar," ujarnya.Menanggapi tantangan pengelolaan sampah organik dan residu, Jumadil menjelaskan bahwa diperlukan pembangunan fasilitas bak fermentasi untuk mengolah limbah organik menjadi pupuk, serta penerapan teknologi insinerator ramah lingkungan untuk pengolahan residu menjadi bahan bakar atau briket."Dengan teknologi yang tepat serta pendekatan sosial yang sesuai terhadap warga binaan, target Lapas Zero Waste bukanlah hal yang mustahil," tegasnya. Sebagai tindak lanjut, Kalapas Kelas IIB Polewali berencana mempererat sinergitas dengan DLHK Polman melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait Penanganan Sampah dan Dukungan Kebersihan Lingkungan di Kota Polewali Mandar....
Selengkapnya...
Bupati Polman Lantik Pengurus TP PKK dan Dekranasda Masa Bakti 2025–2030...
Warta Kominfo SP Polewali Mandar- Bupati Polewali Mandar H. Samsul Mahmud secara resmi melantik dan mengukuhkan pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) serta pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Polewali Mandar untuk masa bakti 2025–2030. Pelantikan berlangsung lancar di Ruang Pola Kantor Bupati pada Senin (28/4), dihadiri oleh jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, DPRD, Dharma Wanita Persatuan serta para tokoh masyarakat. Pelantikan Ketua TP PKK Kabupaten Polewali Mandar dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 175 tanggal 28 April 2025. Ny. Hj. Indrayanah Samsul secara resmi dikukuhkan sebagai Ketua TP PKK dan Ketua Dekranasda Kabupaten Polewali Mandar. Dalam susunan kepengurusan TP PKK, selain Ny. Hj. Indrayanah Samsul sebagai ketua, turut dilantik yaitu Ny. Hj. Syamsiah Fahri, Staf Ahli, Ny. Hj. Muhasbih Ahmad Saifuddin, Staf Ahli Ny. Hj. Kasmiah Mukim, Sekretaris, Ny. Hj. Dewi Kurniati Andi Wana, Bendahara. Pengukuhan pengurus juga mencakup struktur Pokja-Pokja yang akan menjalankan program kerja strategis TP PKK di tingkat kabupaten. Ketua TP PKK Ny. Hj. Indrayanah Samsul menyampaikan bahwa momentum pelantikan ini menjadi awal komitmen bersama untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah, serta optimalisasi peran perempuan. “Tentunya dengan harapan pelantikan hari ini menjadi titik awal kita membangun komitmen, untuk berperan aktif dalam pembangunan Polman yang lebih baik. Juga untuk Dekranasda, semoga pengurusan baru memacu semangat baru, untuk mengembangkan kerajinan warisan daerah demi meningkatkan daya saing,” ujar Indrayanah. Ia juga menekankan pentingnya peran PKK dalam mendukung program-program pemberdayaan masyarakat, khususnya perempuan, serta turut andil dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. “Kondisi saat ini di mana kualitas SDM kita masih rendah, ditandai dengan tingginya angka putus sekolah, stunting, dan sampah di lingkungan masyarakat. Ini bukan hanya tanggung jawab bupati atau pemerintah. Di sinilah letak tanggung jawab kita, untuk mengoptimalkan peran baik dalam program PKK maupun sebagai ibu dalam tatanan keluarga,” jelasnya. Sementara itu, pengukuhan pengurus Dekranasda Kabupaten Polewali Mandar juga dilaksanakan pada kesempatan yang sama, dengan susunan sebagai berikut: Pembina Bupati Polewali Mandar, Penasehat Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah, Ketua Ny. Hj. Indrayanah Samsul, Wakil Ketua Ny. Hj. Muhasbih Ahmad Saifuddin, Ketua Harian Kadis Perindagkop dan UKM Andi Chandra Sigit, SE., serta pengurus lainnya yang dibacakan secara resmi. TP PKK memiliki peran penting dalam merencanakan, menggerakkan, dan memfasilitasi pelaksanaan program pemberdayaan keluarga, memberikan bimbingan dan motivasi, serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat. Tim Warta Kominfo SP Polewali Mandar...
Selengkapnya...
Ratusan Calon Jemaah Haji Polewali Mandar Jalani Pemeriksaan Kebugaran...
Warta Kominfo SP Polewali Mandar - Sebanyak 495 calon jemaah haji (CJH) Kabupaten Polewali Mandar mengikuti kegiatan pemeriksaan kebugaran yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, bertempat di Lapangan Pancasila, Minggu pagi 27 april 2025. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya persiapan fisik para jemaah menjelang keberangkatan ke Tanah Suci. Pemeriksaan kebugaran ini bertujuan untuk memastikan kondisi fisik para calon jemaah agar tetap prima saat menjalankan ibadah haji, yang membutuhkan ketahanan fisik cukup tinggi. Kepala Dinas Kesehatan Polewali Mandar, dr. Mustaman menyampaikan bahwa kegiatan ini penting untuk memantau kesiapan para jemaah secara menyeluruh. “Calon jemaah haji melakukan tes kebugaran untuk mengetahui kemampuan fisiknya. Kita sarankan setelah salat Subuh rutin berjalan kaki sesuai kemampuan. Tim medis terdiri dari dokter dan perawat yang siap memberikan pelayanan. Harapannya, seluruh calon jemaah haji tidak mengalami kendala saat beribadah nantinya,” ujarnya. Sementara itu, Dr. Muhammad Anwar, SKM., MPH selaku penanggung jawab teknis kegiatan menjelaskan bahwa kegiatan ini diikuti oleh sekitar 495 peserta. “Kami melakukan pemeriksaan kebugaran calon jemaah haji, jumlahnya kurang lebih 400-an. Pemeriksaan meliputi pengecekan tekanan darah, serta pemanasan atau peregangan sebelum berjalan kaki,” jelasnya. Pemeriksaan kebugaran ini melibatkan tenaga medis dari enam puskesmas serta seluruh bidang terkait di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar. Kegiatan berlangsung tertib dan mendapat sambutan antusias dari para jemaah yang hadir sejak pagi. Langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan layanan terbaik bagi calon jemaah haji, agar mereka bisa menjalankan ibadah dengan kondisi fisik yang optimal. Tim Warta Kominfo SP Polewali Mandar...
Selengkapnya...