Pemkab Polman Hadiri Temu BIMP-EAGA di Kuching, Malaysia
28 Mar 2024 KEGIATAN
Malaysia-Warta Kominfo SP Polman-Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar diwakili, Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah DR. Agusnia Hasan Sulur, menghadiri undangan sebagai delegasi Republik Indonesia (DELRI) dalam Pertemuan Perencanaan Strategis BIMP-EAGA (Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area) Tahun 2024. Pertemuan ini digelar di Kuching, Serawak, Malaysia mulai Senin, 11 Maret hingga Jumat, 15 Maret 2024.
Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk menyusun perencanaan kerjasama ekonomi antara negara-negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia. Salah satu agenda utama yang dibawa oleh Pemkab Polewali Mandar adalah melaporkan kemajuan pelaksanaan konektivitas antara Tanjung Silopo di Kabupaten Polewali Mandar dengan Lahad Datu di Sabah, Malaysia.
nisiatif kerjasama ini bermula dari Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi Republik Indonesia yang memfasilitasi kerjasama antara Pemerintah Kabupaten dengan negara-negara ASEAN, termasuk Polewali Mandar di Sulawesi Barat.
Dari Serawak, Malaysia, Plh. Sekda Polman DR. Agusnia HS menyatakan harapannya akan percepatan konektivitas.
“Kerjasama luar negeri ini, dengan dukungan dari Kemenko Polhukam, diharapkan dapat mendukung Polewali Mandar dalam mempercepat konektivitas dengan Malaysia dan Koridor Ekonomi Indonesia-Malaysia-Thailand (IKN),” demikian tulis singkat Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar, DR. Agusnia HS.
Pemkab Polewali Mandar secara aktif telah terlibat dalam kegiatan BIMP-EAGA, menandakan partisipasi yang konsisten dalam forum tersebut. Melalui organisasi BIMP-EAGA, Polewali Mandar mendapat kesempatan untuk mengusulkan percepatan pembangunan dan memperkenalkan potensi sumber daya alam yang dimiliki Polman di forum ASEAN.
ADB (Asian Development Bank) adalah sebuah lembaga keuangan internasional yang berfokus pada pembangunan ekonomi dan sosial di kawasan Asia dan Pasifik. Didirikan pada tahun 1966, ADB memiliki 68 negara anggota, baik dari kawasan Asia maupun luar Asia. Tujuan utama ADB adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup penduduk di wilayah tersebut dengan menyediakan pinjaman, hibah, dan dukungan teknis untuk proyek-proyek pembangunan infrastruktur, pengembangan sektor swasta, dan reformasi kelembagaan.
BIMP-EAGA (Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area) adalah sebuah inisiatif kerjasama ekonomi regional yang melibatkan empat negara anggota ASEAN, yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Inisiatif ini dimulai pada tahun 1994 dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi, perdagangan, dan investasi di wilayah perbatasan timur ASEAN. BIMP-EAGA menekankan pada kerjasama lintas batas dalam bidang infrastruktur, pariwisata, pertanian, perikanan, dan energi.
BEBC Indonesia (Border Economic Cooperation Committee Indonesia) BEBC Indonesia adalah sebuah komite kerjasama ekonomi yang bertujuan untuk memfasilitasi kerjasama dan koordinasi antara wilayah-wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga. Fokus utama dari BEBC Indonesia adalah pada pengembangan ekonomi di wilayah perbatasan, termasuk pengembangan infrastruktur, promosi perdagangan, investasi, dan pariwisata, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah-wilayah tersebut. Komite ini bekerja sama dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan mitra internasional untuk mencapai tujuannya.
Tim Warta Kominfo SP Polewali Mandar
Kegiatan Terbaru
Festival Tunas Bahasa Ibu 2025 Digelar, Siswa SD dan SMP Tunjukkan Kreativitas...
Warta Kominfo SP Polewali Mandar - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar menggelar Festival Tunas Bahasa Ibu 2025 yang diikuti oleh siswa SD dan SMP se-Kabupaten Polewali Mandar. Kegiatan ini berlangsung di ruang pola kantor Bupati Polman pada Kamis, 7 Agustus 2025.Festival ini menampilkan berbagai lomba, termasuk Lomba Mendongeng, Cerpen, Pidato, dan Komedi Tunggal. Para siswa menunjukkan kreativitas dan kemampuan mereka dalam menggunakan bahasa daerah dan budaya lokal.Wakil Bupati Polman, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Polman, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kab. Polman, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Polman, Budayawan, Kepala sekolah dan Guru Pendamping peserta, serta tamu undangan lainnya hadir dalam kesempatan tersebut. Kehadiran para budayawan menambah nuansa akademis dan kultural pada festival ini.Insert Wakil Bupati Hj. Andi Nursami MP 00794 ( 5.30-6.38)" Pemerintah akan terus mendukung upaya pelestarian bahasa ini, baik melalui kebijakan maupun dukungan program berkelanjutan. Harapan kami, bahas mandar tidak hanya hidup dipanggung ceremonial tapi benar benar digunakan dalam kehidupan sehari-hari khusunya dilingkungan pendidikan karena di sekolah akan lahir generasi penerus yang mencintai dan menjaga warisan leluhur. Saya berharap, rencana kita dulu yang sudah diajukan ke DPR, pembuatan Perda bahasa daerah bermuatan lokal di sekolah supaya difokuskan dan dikaji bersama tokoh budaya polman " Jelasnya.Festival Tunas Bahasa Ibu 2025 ini bertujuan untuk mempromosikan dan melestarikan bahasa daerah serta budaya lokal di kalangan siswa. Dengan adanya festival ini, diharapkan siswa dapat lebih mencintai dan melestarikan bahasa dan budaya daerah mereka. Tim Warta Kominfo SP Polewali Mandar...
Selengkapnya...
Pemkab dan DPRD Polman Teguhkan Komitmen Antikorupsi di Rakor KPK RI...
Bupati Polewali Mandar, H. Samsul Mahmud bersama Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar mengikuti Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Wilayah Sulawesi Barat, Kamis, 7 Agustus 2025, bertempat di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Lantai 16, Gedung Merah Putih KPK RI, Jakarta. Rakor dilaksanakan sebagai upaya strategis penguatan sinergi dan supervisi pemberantasan korupsi di daerah dan sebagai implementasi Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 200 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertugas melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik, serta supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Rakor dibuka oleh Pimpinan KPK RI, Johanis Tanak sekaligus memberikan arahan untuk penguatan upaya pencegahan korupsi di daerah. Pada rakor tersebut, hadir pula Plt. Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Agung Yudha Widowo dan meminta para Kepala Daerah, DPRD bersama jajaran Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan penerapan Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) sebagai instrumen utama pencegahan korupsi di daerah. Rakor selanjutnya dilanjutkan dengan paparan upaya pencegahan korupsi dan diskusi oleh Gubernur-Ketua DPRD Provinsi serta seluruh Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten se-Sulawesi Barat. Diskusi dipandu oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI, Edi Suryanto Dalam rakor ini, H. Samsul Mahmud, Bupati Polewali Mandar, menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah bersama DPRD Kabupaten Polewali Mandar telah melakukan Penguatan Komitmen Pemerintahan Daerah dalam upaya Pencegahan Korupsi. Komitmen ini ditunjukkan dengan penetapan Misi “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Clean Government)” sebagai Misi Pertama RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029. Dari misi tersebut, telah ditetapkan sasaran strategis RPJMD yaitu Meningkatnya Kualitas Pencegahan Korupsi Kolusi dan Nepotisme dengan indikator Indeks MCSP / Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD. Rakor diakhiri dengan Penandatanganan Komitmen Bersama Antikorupsi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten se-Sulawesi Barat. Rakor Pemberantasan Korupsi ini juga dihadiri oleh plh. Sekretaris Daerah, plt. Asisten Administrasi Umum, Kepala Badan Keuangan, Sekretaris Inspektorat dan Admin MCSP....
Selengkapnya...
Diklat Paskibraka 2025 Polman Resmi Dimulai di Lapangan Pancasila...
Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik resmi membuka kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Paskibraka Tahun 2025 pada Rabu, 6 Agustus 2025, yang berlangsung di Lapangan Pancasila Kabupaten Polewali Mandar. Hadir dalam kegiatan ini Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, perwakilan Komandan Kodim 1402/Polman, Polres Polewali Mandar, serta Tim Pelatih Paskibraka. Pembukaan diklat ditandai dengan penyematan tanda peserta kepada calon anggota Paskibraka terpilih. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dr. Agusnia Hasan Sulur, SP, M.Si, menyampaikan bahwa para peserta merupakan pelajar terbaik hasil seleksi ketat dari seluruh sekolah di Polewali Mandar. "Diklat ini adalah titik awal membentuk ketangguhan mental, kedisiplinan, dan semangat nasionalisme. Paskibraka bukan hanya tugas seremonial, tetapi bagian dari pembinaan karakter generasi muda yang cinta tanah air," ujar Dr. Agusnia. Lebih lanjut, Dr. Agusnia mengajak seluruh peserta untuk mengikuti pelatihan dengan penuh semangat, menjaga kekompakan, dan mematuhi seluruh arahan pelatih sebagai bagian dari proses pembentukan diri menuju pengibaran bendera pada HUT ke-80 RI. Tim Warta Kominfo SP Polewali Mandar...
Selengkapnya...
Workshop Implementasi Program Pencegahan dan Penanganan Stunting, Kemiskinan Ekstrem Terpadu Kabupaten Polman...
Warta Kominfo SP Polewali Mandar - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar Workshop Evaluasi dan Persiapan Implementasi Penanganan dan Pencegahan Stunting, Kemiskinan Ekstrem Terpadu (PASTIPADU). Kegiatan berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Polman, Selasa, 5 Agustus 2025. Acara ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Bupati dan Wakil Bupati Polman, para Asisten, serta Pimpinan Perangkat Daerah.Workshop ini bertujuan untuk menyatukan persepsi dan strategi dalam mengatasi permasalahan stunting dan kemiskinan ekstream di Kabupaten Polman. Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S. Mengga, menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi dalam mendukung program pencegahan dan penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem. Beliau juga menekankan pentingnya evaluasi utama, munculnya stunting untuk menyusun strategi yang lebih efektif."Untuk mengatasi stunting dan kemiskinan ekstrem ini, Gubernur mengatakan saya akan mengangkat 100 anak stunting secara pribadi, saya dibebani 75 orang, mudah-mudahan bisa mencukupi apalagi ditambah dengan Bupati dan Wakil Bupati, Kepala Dinas, dan yang lain. Ini kemarin yang menjadi saran dari Gubernur, artinya apa program ini selesai kalau kita secara bersama bergotong royong menyelesaikan, tidak boleh hanya mengandalkan pada sumberdaya, APBD, karena itu laksanakan workshop ini dengan sebaik-baiknya, bikin perencanaan yang baik, evaluasi kembali sasaran kemiskinan serta tau persis penyebab utama munculnya stunting," kata Wakil Gubernur.Dalam sambutannya, hal senada disampaikan Bupati Polewali Mandar H. Samsul Mahmud. Dirinya menekankan pentingnya kerja kolaboratif lintas sektor dalam mengatasi permasalahan stunting dan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Polman."Stunting dan Kemiskinan ekstrem adalah 2 nasional yang sangat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat terutama generasi masa depan kita, Pemkab Polman menyadari sebelumnya bahwa 2 permasalahan ini membutuhkan kerja kolaboratif lintas sektor mulai dari level desa, kecamatan, hingga kabupaten dan provinsi. Oleh karena itu, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menyatukan persepsi, memfokuskan strategi serta implementasi program yang tepat sasaran," jelasnya.Dengan adanya workshop ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Polman dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas program pencegahan dan penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Polman." Perlu kami sampaikan, Alhamdulillah hari ini kita sudah melaksanakan Lokakarya, sebelumnya kita telah menyelesaikan stunting, jadi program ini adalah kelanjutan dari penanganan stunting terpadu tapi kita kembangkan menjadi isu kemiskinan. Program ini merupakan program yang menyasar dua masalah besar di Sulbar, kita berharap melalui program ini soal keterbatasan anggaran dan integrasi program selama ini bisa berjalan. Tahun ini berbasis lokus, 12 lokus seluruh kabupaten. Khusus tahun ini di Polman itu lokusnya ada dua yaitu Takatidung dan Lampoko dan selanjutnya tahun 2026 10 lokus, kita berharap serentak, kita berharap penurunan kemiskinan dan stunting bisa betul betul diturunkan," kata Kabid PPM Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Andi Almah Aliuddin. Tim Warta Kominfo SP Polewali Mandar...
Selengkapnya...