Pj. Bupati Polman Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Tahun 2024 Bersama Kemendagri RI
22 Jan 2024 KEGIATAN
Polewali, Warta Kominfo SP Polman- Dalam rangka pengendalian Inflasi Tahun 2024 Pemkab Polewali Mandar mengikuti Rapat Koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI). Rakor dimaksud, terlaksana secara online melalui zoom meeting, Senin, 22 Januari 2024 di Aula Sipamandaq Balitbangren. Agenda rakor yang dilaksanakan Kemendagri RI, terdiri dari pembahasan langkah konkret pengendalian inflasi di Daerah Tahun 2024. Penjabat Bupati Polewali Mandar Drs. Muhammad Ilham Borahima mengikuti Rakor tersebut, didampingi oleh Asisten Perekonomian dan Pembanguan Sukirman Saleh, Kapolres Polewali Mandar AKBP Anjar Purwoko, S.H, S.I.K, M.H, Dandim 1402/ Polman Letkol Czi Sabar Chandra Gufta Panjaitan, dan Perwakilan Kajari Polewali Mandar.
H. Sukirman Saleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar menyampaikan, untuk di Kabupaten Polewali Mandar telah ditempuh langkah nyata terkait pengendalian inflasi, seperti menggelar pasar murah dan gerakan pangan murah yang bekerja sama dengan Bulog.
"Kita sudah mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi TPID dan TPID melalui zoom meeting. Bapak Menteri Dalam Negeri sudah sampaikan bahwa pengendalian tingkat inflasi nasional masih terkendali, memang ada beberapa cukup tinggi dan rendah, sehingga secara nasional masih batas kewajaran. Untuk di Kabupaten Polewali Mandar, Alhamdulillah selama ini ada beberapa langkah terkait pengendalian inflasi, termasuk dengan menggelar pasar murah, gerakan pangan murah bekerjasama Bulog. Sampai hari ini, menggelontorkan sebanyak 12 ton beras setiap minggunya untuk mendukung pangan murah, jadi masyarakat bisa mendapatkan beras lebih murah dari biasanya. Masyarakat tetap waspada adanya kenaikan harga komoditi dengan berupaya, dengan cara mengatasi harga cabai, memanfaatkan pekarangan untuk kebutuhan sehari-hari," jelas H. Sukirman.
Mendagri RI Tito Karnavian selaku Pimpinan Rapat, dalam hal ini memaparkan kegiatan strategis Badan Pangan Nasional dalam rangka pengendalian Inflasi Tahun 2024 pusat dan daerah, yaitu SPHP Beras dan Penyaluran CBP komersial, Penyaluran Bantuan Pangan, Gerakan Pangan Murah, fasilitasi distribusi pangan, SPHP Jagung, penguatan data dan informasi pangan. Hal yang ditempuh, diperlukan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam upaya pengentasan daerah rentan rawan pangan, khususnya di Indonesia timur.
Langkah percepatan realiasasi dana dekonsentrasi 2024, Badan Pangan Nasional di kesempatan ini menghimbau masyarakat untuk stop boros pangan dan berbelanja bijak.
Pada zoom meeting ini, TNI mendukung pengendalikan inflasi program ketahanan pangan, kesehatan, pengentasan kemiskian dan pemberantasan stunting sesuai kebutuhan.
Tim Warta Kominfo SP Polewali Mandar
Kegiatan Terbaru
Bupati Polewali Mandar Lantik Sekda Definitif dan 79 Pejabat Struktural dan 1 Pejabat Fungsional...
Warta Kominfo SP Polman – Bupati Polewali Mandar H. Samsul Mahmud, secara resmi melantik Nursaid Mustafa sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) definitif dan 79 pejabat eselon III dan IV sebagai Pejabat Administrator Pengawas dan Fungsional P2UPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Pelantikan berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati, Kamis (4/9/2025).Dalam sambutannya, Bupati Samsul Mahmud mengucapkan selamat kepada para pejabat yang dilantik. Ia menekankan kepada seluruh pejabat pentingnya profesionalisme, integritas, serta kesiapan menghadapi tantangan birokrasi yang semakin kompleks.“Selamat kepada saudara Sekretaris Daerah, begitu juga kepada Bapak/Ibu yang baru saja dilantik, ini merupakan suatu kesyukuran, dan kebanggan, karena bapak/ibu sekalian dilantik atas dasar mempunyai konsistensi dalam menjalankan tugasnya, kewajiban sebagai pejabat daerah dan ASN yang bertanggung jawab. Ke depannya tantangan di pemerintahan sangat berat dan semakin kompleks, makanya kepada kita semua yang telah dilantik harus bisa memacu diri, mengembangkan kemampuan, dan kapasitas untuk mampu bersaing, dan yang paling penting harus merubah mindset primodial menjadi pola pikir yang lebih maju, yakni tugas melayani bukan dilayani,” ujar Samsul.Sementara itu, Sekda Nursaid Mustafa menyatakan bahwa pelantikan dan mutasi ini merupakan bagian dari sistem birokrasi yang berbasis kompetensi dan kualifikasi. Ia juga menekankan pentingnya membangun kepercayaan publik.“Pelantikan dan mutasi ini merupakan sistem birokrasi yang dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi, dimana saat ini yang kita perlukan salah satunya membangun kepercayaan publik, tanpa kepercayaan publik, pemerintah daerah tidak bisa berbuat apa-apa, dan salah satu caranya dengan merenovasi birokrasi kita,” ungkap Nursaid.Pelantikan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat khususnya Kabupaten Polewali Mandar.Tim Warta Kominfo SP Polewali Mandar...
Selengkapnya...
DPRD Polewali Mandar Gelar Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan KUA-PPAS 2025...
Warta Kominfo SP Polman – Berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD pada Kamis, 21 Agustus 2025, DPRD Polewali Mandar menggelar Rapat Paripurna untuk penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025.Rapat Paripurna ini dilaksanakan secara hybrid, yaitu luring di Ruang Rapat Utama DPRD dan daring melalui Zoom Meeting, pada Rabu, 3 September 2025. Rapat tersebut dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar, Plh. Sekretaris Daerah, Para Staf Ahli Bupati, Para Asisten Setda, Para Kepala OPD, Para Camat, Para Kepala Bagian Setda, serta Direktur PDAM Kabupaten Polewali Mandar.Dalam sambutannya, Bupati Polewali Mandar H. Samsul Mahmud menyampaikan bahwa perubahan anggaran tahun 2025 menjadi momentum strategis dalam rangka percepatan pembangunan daerah. Menurutnya, pelaksanaan otonomi daerah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.“Perubahan tahun anggaran 2025 ini merupakan peningkatan yang dipandang sebagai cara yang dinilai efektif dalam upaya pencapaian pembangunan. Dengan demikian diharapkan pembangunan yang kita laksanakan saat ini, di samping sebagai upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga mampu memberikan landasan semakin kokoh bagi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Polewali Mandar,” jelas Bupati.Rapat paripurna ini diharapkan menjadi pijakan kuat dalam penyelarasan kebijakan anggaran daerah, sehingga setiap program pembangunan dapat berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Polewali Mandar. Tim Warta Kominfo SP Polewali Mandar...
Selengkapnya...
Bupati Polman Kukuhkan Pengurus KTNA: Dorong Inovasi dan Kolaborasi di Sektor Pertanian dan Perikanan...
Warta Kominfo Sp Polman – Bupati Polewali Mandar, H. Samsul Mahmud, secara resmi mengukuhkan Pengurus Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Polewali Mandar periode 2025–2030, berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati, 02 September 2025. Acara pengukuhan ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar, Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar, Jajaran Dewan Penasehat dan Dewan Pertimbangan KTNA, Pengurus KTNA Provinsi Sulawesi Barat, serta Seluruh Pengurus dan Anggota KTNA Kabupaten Polewali Mandar.Dalam sambutannya, Bupati menekankan pentingnya peran strategis KTNA, dan salah satu komitmen pemerintah adalah penguatan di sektor mekanisasi pertanian di Kabupaten Polewali Mandar.“Alat-alat pertanian yang kita berikan kepada kelompok tani dan masyarakat melalui Dinas Pertanian dan Pangan sangat luar biasa. Semenjak kami dilantik ini tahun terbanyak alat pertanian masuk di Kabupaten Polewali Mandar,” jelas Bupati Polman.Sementara itu, Ketua KTNA Kabupaten Polewali Mandar, Ir. Thalif Umar, menyampaikan rencana kerja prioritasnya dalam lima tahun ke depan. Ia berkomitmen melakukan revitalisasi organisasi dengan membentuk dan membina kembali kelompok KTNA di tingkat kecamatan.“Saya selaku ketua terpilih periode 2025/2030, insyaallah akan merencanakan skala prioritas melakukan usaha peningkatan, pertama adalah pembubaran dan pembentukan kelompok KTNA kecamatan sebagai sumber utama informasi yang bisa kita rembukan dan angkat, karena di sana banyak potensi dan permasalahan yang kita angkat dan pecahkan di kabupaten,” katanya.Sektor pertanian dan perikanan memiliki banyak tantangan yang kompleks di era sekarang, mulai dari perubahan iklim, keterbatasan lahan, hingga persaingan pasar yang ketat. Namun, di balik itu tersimpan peluang besar jika mampu berinovasi, mengoptimalkan teknologi, serta memperkuat kolaborasi antara petani, nelayan, pemerintah, akademisi, dan swasta. Sejalan dengan ini, KTNA merupakan organisasi mitra strategis pemerintah yang memiliki peran penting dalam membangun sektor pertanian, perikanan dan kelautan. Melalui KTNA para petani dan nelayan dapat bersatu, saling bertukar pengalaman, meningkatkan kapasitas, serta memperjuangkan kepentingan bersama demi tercapainya kemandirian dan kesejahteraan. Tim Warta Kominfo SP Polewali Mandar...
Selengkapnya...
Bupati Polman H. Samsul Mahmud Pimpin Rapat Koordinasi ...
Warta Kominfo SP Polewali Mandar - Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) yang dipimpin secara langsung oleh Bupati Polewali Mandar, H. Samsul Mahmud, pada Senin, 1 September 2025, di Ruang Pola Kantor Bupati. Rakor ini dihadiri oleh berbagai pejabat penting, termasuk Wakil Bupati Polman, Plh. Sekretaris Daerah Kab. Polman, Para Asisten, Staf Ahli, Pimpinan OPD Lingkup Pemkab, Camat, dan Lurah.Rakor ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam kesempatan tersebut, Bupati H. Samsul Mahmud menekankan pentingnya kerja sama dan koordinasi yang baik dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. "Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan, terutama masalah kegiatan Perintah Daerah bagaimana kita di daerah, saya berharap semua pimpinan OPD dan seluruh pejabat, ASN, bisa sedikit soft terutama dalam penggunaan media sosial. Kegiatan kegiatan yang kita lakukan tidak membuat suasana situasi yang tidak menguntungkan, tentu harus lebih melihat kondisi keadaan dalam bermedia sosial. Tentu saya juga menyampaikan kepada semua, ada kegiatan yang bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat di semua OPD, misalnya kegiatan sedekah," jelasnya.Lebih lanjut, Bupati juga menyampaikan terkait pembatalan keputusan penyesuaian Nilai Jual Objek (NJOP) PBB-P2 yang berdampak pada besaran pajak terutang tahun 2025, yang selanjutnya akan dilakukan penyesuaian kembali sebagaimana penetapan tahun 2024.Dengan adanya rakor ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Polewali Mandar. Tim Warta Kominfo SP Polewali Mandar...
Selengkapnya...