RAPAT EVALUASI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

SHARE

Polewali, Kamis, 08 September 2018 Badan Pendapatan Daerah Kab. Polewali Mandar melaksanakan Rapat Evaluasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Triwulan IV Kabupaten Polewali Mandar. Rapat tersebut dilaksanakan di Ruang Pola Kantor Bupati Polewali Mandar. Rapat ini di Pimpin Langsung oleh Bapak Wakil Bupati Polewali Mandar H.M. Natsir Rahmat yang di dampingi oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Polman  Bapak Ir. Budiutomo Abdullah, M.Si.

Dalam sambutannya Wakil Bupati Polewali Mandar menegaskan bahwa pajak bumi dan bangunan (PBB) harus mendapat perhatian yang serius karena merupakan amanah dari masyarakat yang ditujukan untuk pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan dan pelayanan publik.

“Pajak bumi dan bangunan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, harus mendapat perhatian yang serius. PBB merupakan amanah masyarakat, tentunya harus diemban dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh”.

Di hadapan para Camat, Lurah dan Kepala Desa, Wakil Bupati Polewali Mandar mengingatkan bagi Kecamatan, Desa dan Kelurahan yang memiliki tunggakan  pada Tahun 2017 agar memperhatikan hal tersebut, karena tunggakan itu akan terus menjadi tanggungjawab pemerintah daerah dan menjadi beban akumulatif opd kecamatan di tahun berikutnya. Selain itu beberpa kecamatan yang memiliki target jumlah pajak yang cukup besar, sehingga beliau berharap sisa waktu di tahun ini bisa dimaksimalkan untuk mencapai target terbaik, yaitu realisasi 100%.

“saat ini kita sudah berada di triwulan IV, bahkan telah berada di bulan november yang berarti kurang dari 2 bulan waktu yang tersisa. Ada 4 Kecamatan dengan jumlah target pajak yang cukup besar. Saya harapkan waktu yang tersisa ini bisa dimaksimalkan untuk mengejar target yang terbaik, yaitu realisasi yang 100%”.

Wakil Bupati Polewali Mandar juga mengucapkan terimakasih dan memberikan apresiasi kepada OPD/kecamatan yang telah mencapai realisasi 100%, terkhusus kepada 70 Desa/Kelurahan yang mencapai angka realisasi 100%. (hms)